Tiga Pilihan Pasca Angket Untuk SBY

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan pasca kandasnya usulan Hak Angket Pajak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki tiga pilihan langkah tidak mudah yang harus diambilnya.

Presiden SBY setidaknya memiliki tiga pilihan langkah mau dibawa kemana koalisi ini," kata Burhanudin pada diskusi Dialektika Demokrasi di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis.

Pilihan pertama adalah partai Golkar dan PKS dikeluarkan dari koalisi. Namun Presiden SBY harus memastikan dulu ada koalisi baru dengan masuknya Gerindra."Jika PG dan PKS dikeluarkan dan masuk Gerindra maka posisi koalisi kekuatannya menjadi 51 persen saja. Ini terlalu riskan untuk mempertahankan pemerintahan," kata Burhanudin.

Burhanudin juga menjelaskan jika pilihannya mengeluarkan PG dan PKS, maka kemungkinan memasukkan PDIP dalam koalisi baru.

"Tapi apakah bisa dipastikan PDIP masuk ke koalisi, ada tembok besar yakni apakah disetujui Ibu Megawati. Rasanya ibu Mega sulit ditaklukan kecuali ada mukjizat di Jl. Teuku Umar (rumah Megawati)," kata Burhanudin.

Pilihan kedua adalah mempertahankan koalisi tambun dengan kekuatan 75 persen suara, namun koalisi menjadi pepesan kosong.

"Ini koalisi pepesan kosong, tambun tapi betul-betul rapuh," kata Burhanudin.

Pilihan ketiga adalah hanya mengeluarkan PKS atau Golkar.

"Kalau PG yang dikeluarkan kekuatan koalisi hanya 64 persen, tapi kalau PKS yang dikeluarkan kekuatan koalisi 69 persen," kata Burhanudin.

Jika Golkar yang dikeluarkan akan berat karena nilai tawarnya sangat tinggi. Sebaliknya jika jika PKS yang dibuang justru menjadi amunisi untuk konsolidasi PKS.

"Jika pilihannya adalah membuang PKS maka kekuatan koalisi hanya 56 persen dan didominasi oleh partai Islam. Nah disisi lain kekuatan oposisi meningkat dua kali menjadi 44 persen," kata Burhanudin.

Oleh karena itu, tambah Burhanudin, ketiga pilihan itu sulit untuk diputuskan Presiden Yudhoyono.(*)

Related Posts by Categories