Pemerintah Beri Sinyal Penundaan Pembatasan BBM Subsidi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memberi sinyal penundaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila harga minyak dunia melambung tinggi dan persiapan yang dilakukan belum memadai.

"Kalau asumsi-asumsi berubah, misalnya hasil kajian tambahan yang dilakukan ITB, UGM dan UI serta adanya harga minyak yang tinggi dan kesiapan belum cukup, maka bisa saja dilakukan penundaan," ujar Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengemukakan, pemerintah sedang menunggu hasil kajian mendalam mengenai pembatasan BBM bersubsidi dan kalau penundaan diperlukan, maka pemerintah akan menunda rencana tersebut."Kalau dalam kajian dari pemerintah terlihat bahwa pembatasan BBM itu kurang efektif atau kurang bermanfaat dibandingkan dengan adanya penyesuaian yang mesti dituruti oleh masyarakat. Kalau seandainya perlu ada penundaan, mungkin harus ditunda," ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila pembatasan tersebut gagal dilaksanakan, maka pemerintah akan mencari opsi lain agar memunculkan efisiensi sehingga tidak membebani APBN 2011.

Pemerintah, lanjut dia, juga tidak akan memilih opsi untuk menaikkan harga premium dalam menekan anggaran subsidi.

"Kita pelajari dulu pola efisiensi yang bisa dilakukan dan kita sudah membuat simulasi, yang kita lihat adalah tentu ada alternative action yang lain," ujar Agus.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi per 1 April 2011 yang bergantung dari kesiapan Komisi VII, Pertamina, Badan Pengawas Harian Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kajian yang saat ini sedang dilakukan oleh akademisi.
(T.S034/A035/P003)

Related Posts by Categories