SBY Nilai Tuduhan Terhadap Boediono Langgar Etika

Balikpapan (ANTARA News) - Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan tuduhan Jusuf Kalla kepada Boediono yang dianggap menghambat pembangunan proyek listrik 10.000 MW.

"Yang saya prihatin adalah ketika ada saran dari menteri-menteri tertentu, pendapatnya dianggap salah atau lalai kemudian dibuka ke publik. Ini tidak boleh terjadi. Ini etika dalam pemerintahan. Kalau menteri menyarankan A bukan berarti dia takut tapi ada landasannya," kata SBY dalam orasi kampanyenya di Dome Convention Center Balikpapan, Minggu.

SBY mengatakan tidak benar kalau Boediono yang waktu itu masih menjabat sebagai Menko Perekonomian menghambat atau merintangi dalam keputusan pembangunan proyek listrik 10.000 MW.

SBY menjelaskan, setelah dirinya memutuskan untuk membangun proyek listrik itu, maka diundanglah sejumlah investor asing untuk bermitra dengan perusahaan listrik swasta nasional.

Dalam perkembangannya, mitra-mitra dari luar negeri meminta garansi atau jaminan pemerintah yang sebelumnya tidak diketahui Boediono sebagai Menko Perekonomian dan dan Sri Mulyani sebagai Menkeu.

"Ketika itu terjadi para menteri meminta penjelasan saya, apakah tepat negara menjamin proyek-proyek swasta seperti itu, bagaimana kalau gagal dan swastanya tidak bisa jalankan tugasnya. Saya lalu ambil keputusan untuk diberikan garansi penuh, itu prosesnya," kata SBY.

Dengan peristiwa yang sebenarnya seperti itu, menurut SBY tidaklah tepat proses pengambilan keputusan itu menjadi senjata untuk menyerang, mendiskreditkan, menjelek-jelekkan karakter seorang menteri.

Dikatakan SBY, Boediono dan Sri Mulyani saat proses pengambilan keputusan itu tidak memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis tertentu dan justru mengupayakan agar proyek itu berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan negara.

"Mereka memikirkan supaya tepat untuk rakyat, supaya tidak ada kekeliruan. Intinya sederhana saja menegakkan aturan supaya baik bagi masa depan, baik bagi pemerintahan yang bersih, baik bagi pemberantasan KKN," katanya.

Dikatakan SBY, dari sekian banyak proyek pembangunan yang diputuskannya tidak ada satupun yang berbau KKN karena dijalankan untuk kepentingan negara dan rakyat.

"Silahkan dicek puluhan, ratusan proyek bisnis yang nilainya ratusan triliun. Kami ini bersih sesuai aturan, tidak ada kolusi, nepotisme, dan tidak melanggar aturan sehingga memberikan tradisi bagi negara ini bahwa semua keputusan diambil secara benar," katanya.(*)

Related Posts by Categories