Menteri Baru Diharapkan Pahami Hukum Kelola Uang Negara

Kendari (ANTARA News) - Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diharapkan lebih memahami tata pengelolaan keuangan negara supaya terhindar dari jeratan hukum.

"Harapan kami adalah para menteri bisa lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Kita berharap mereka bisa membenahi sistem pelaporan keuangan yang masih lemah seperti saat ini," kata Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) Rochmadi Saptogiri di Kendari, Jumat.

Rochmadi menambahkan, jika para menteri ini bisa membuat laporan yang lebih baik, maka akan meningkatkan opini BPK yang selama ini tidak begitu baik, dan ujung-ujungnya akan mengarah pada pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia menjelaskan, sejumlah departemen yang mendapat alokasi anggaran sangat besar dari APBN belum bisa menyajikan laporan keuangan yang baik, seperti Polri, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Departemen Pendidikan Nasional.

"Departemen tersebut selama ini masih buruk dalam menyusun laporan keuangan, sehingga penilaian BPK juga buruk," katanya.

Rochmadi mengatakan, dengan membaiknya laporan keuangan dari departemen, maka akan menghindarkan para menteri dari kasus korupsi.

"Kita tidak ingin para menteri ini terjebak dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, para menteri harus bisa memperbaiki laporan keuangan di lembaga yang dipimpinnya," ujarnya.

Dia mengemukakan, pemahaman terhadap laporan keuangan dapat menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para menteri untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.(*)

Related Posts by Categories