PKNU: Pemerintah Gagal Kawal Reformasi

Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menilai pemerintah telah gagal mengawal orde reformasi terkait dengan buruknya pelaksanaan Pemilu 2009.

"Mestinya reformasi itu memperbaiki yang rusak agar menjadi lebih baik, tetapi faktanya pelaksanaan Pemilu 2009 jauh lebih buruk dibanding sebelumnya," kata Ketua Umum PKNU Choirul Anam di Jakarta, Minggu.

Menurut Anam, pelaksanaan Pemilu 2009 justru diwarnai pencederaan demokrasi dan reformasi yang sangat serius karena bersifat massif dan sistemik.


Misalnya, soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang `amburadul` dan seolah menjadi barang rahasia Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak dapat diakses publik.

Selain itu, kata Anam, praktik politik uang terjadi begitu meluas dan kasat mata, di sisi lain institusi KPU seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibiarkan memanipulasi data dan melakukan jual beli suara.

Fakta lain, kata Anam, ada sekitar 4 juta suara dalam rekap KPU yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sekitar 75 juta pemilih yang tidak memilih, dan sekitar 18 juta suara parpol yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) yang dihanguskan.

"Semua ini disimpulkan PKNU sebagai pencederaan demokrasi dan reformasi," katanya.

Pada bagian lain Anam menyatakan, dengan dihanguskannya suara parpol tak lolos PT, berarti juga telah terjadi pemberangusan aspirasi politik umat Islam.

"Ada lebih dari 4 juta suara umat Islam di PKNU, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang tidak dihargai," katanya.

Oleh karena itu, kata Anam, pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta itu ke seluruh umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara ini.

"Juga kepada kawan-kawan dari agama lain yang terkena," katanya, seraya mengajak berbagai pihak untuk terus menyuarakan pencederaan demokrasi tersebut.(*)

Related Posts by Categories