Hatta Dinilai Mampu Jalankan Komunikasi Politik

Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan Mensesneg Hatta Rajasa dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Jakarta, dianggap sebagai nilai plus bagi Hatta yang dinilai mampu menjalankan komunikasi politik untuk bisa membuka hubungan PDI-P dan Partai Demokrat.

Menurut Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, kepada ANTARA, Kamis petang, secara tersurat kunjungan Hatta Rajasa hanya terkait rumah di Jalan Teuku Umar itu, namun secara tersirat dipastikan ada pesan politik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dibawa Hatta Rajasa untuk Megawati.

"SBY punya pesan yang dibawa Hatta, tetapi kita belum tahu soal apa, bisa normatif tetapi juga bisa teknis seperti soal tawaran koalisi," katanya.


Terkait kans Hatta untuk bisa dijadikan cawapres, usai pertemuan Teuku Umar itu, Qodari mengatakan, terlalu jauh untuk menyimpulkan hal itu.

Namun ia menjelaskan, dari sikap Partai Keadilan Kejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak terlalu ngotot untuk mengolkan cawapresnya untuk mendampingi SBY, maka Hatta menjadi salah satu kandidat yang berpeluang dari kalangan parpol.

Ia menilai, rekam jejak Hatta yang dimulai dari seorang insinyur, lalu pernah menjadi pengusaha, anggota dewan, menteri sampai Mensesneg, dianggap mempunyai pengalaman yang lebih dibanding kandidat lainnya dari kalangan parpol.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Drs Umar S Bakri MA, bahwa kedatangan Hatta itu mempunyai dua agenda sekaligus yaitu pertama membuka komunikasi Demokrat dengan PDI yang sudah beku selama lima tahun, dan kedua, upaya SBY untuk menggagalkan Prabowo sebagai calon presiden capres apalagi trend dukungan Prabowo semakin menguat.

"Prabowo merupakan lawan berat SBY sehingga ada tawaran yang diberikan kepada PDIP agar tidak berkoalisi dengan Gerindra," katanya.

Tawaran Demokrat kepada PDIP juga ada beberapa kemungkinan seperti memasukkan kader PDIP dalam pemerintahan atau jabatan politis lain atau juga tawaran untuk mengambil Budiono sebagai cawapres SBY karena Budiono dianggap dekat dengan PDIP.

"Bisa juga pesan politik itu, SBY minta restu untuk mengambil cawapres Budiono yang dekat dengan PDIP, dengan harapan terpilihnya Budiono maka komunikasi akan lebih cair," katanya.

Namun, menurut Umar, jika SBY memilih Budiono menjadi cawapres maka bisa jadi PAN dan PKS akan kecewa karena sejak semula menginginkan cawapres dari dari parpol.

"Jika Budiono cawapres, kemungkinan PAN dan PKS akan keluar koalisi, bisa saja terjadi walaupun sudah ada MoU antara Demokrat dan PKS karena MoU itu tidak ada sanksinya," katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan, sampai sekarang Prabowo masih memasang "harga tinggi" untuk posisi Capres menunggu terjadinya perpecahan koalisi yang dibangun Demokrat.

Sementara Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, justru menilai tugas yang dibebankan SBY kepada Hatta untuk menyampaikan pesan politik kepada Megawati

merupakan strategi SBY untuk membuka kesempatan masyarakat untuk menilai sosok Hatta Rajasa.

"Kalau respon masyarakat negatif, maka bisa jadi SBY tinggal mencoret dengan alasan responnya memang negatif," katanya.(*)

Related Posts by Categories