Sepuluh Bakal Calon Rektor ITB

Bandung (ANTARA News) - Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil menjaring 10 nama bakal calon rektor peiode 2010-2014, yang selanjutnya akan mengikuti tahapan hingga proses seleksi akhir dijadwalkan mulai 20 November 2009.

Ke-10 nama bakal calon Rektor ITB Prof Dr Ir Adang Surahman MSc, Dr Akhmaloka, Prof Dr Ir Deny J Puradimaja DEA, Dr Ir Ichsan Setya Putra, Dr Intan Ahmad, Indra Djati Sidi PhD, Prof Dr Irwandy Arif DEA MSc, Dr Ir Isnuwardianto, Prof Dr Ir Rizal Z Tamin, dan Prof Dr Ir Suhono H Supangkat MEng,CGEIT.

Anggota MWA ITB Dr Benno Rahardyan seperti disampaikan Taufik Jamil kepada ANTARA, Minggu pagi, 10 nama bakal calon terpilih merupakan hasil seleksi awal dari 22 nama yang menjadi nominasi pada sidang pleno yang berlangsung terbuka dipimpin Ketua MWA ITB Yani Panigoro.

Sidang pleno dihadiri anggota MWA ITB terdiri dari wakil masyarakat, wakil mahasiswa, wakil pegawai, wakil Senat Akademik, wakil dari Gubernur Jawa Barat, dan Rektor ITB.

Sebelum masuk ke Sidang Pleno MWA, ke-22 nominasasi calon Rektor ITB telah mengikuti proses diskusi panel yang dilaksanakan pada 8-10 September 2009 dengan panelis Prof Hariadi P Soepangkat (mantan Rektor ITB 1980-1988).

Panelis lainnya Prof Hariono A Tjokronegoro dan Prof Enri Damanhuri (wakil Majelis Guru Besar ITB), Prof Tommy Firman dan Prof Alibasyah Siregar (wakil Senat Akademik ITB), Betti S Alisjahbana dan HS Dillon, PhD (wakil Majelis Wali Amanat ITB).

Faktor-faktor yang dilihat dalam panel diskusi meliputi integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif termasuk keberpihakan, jiwa kewirausahaan termasuk kreativitas dan inovasi, wawasan, kemampuan manajerial, dan pengalaman memimpin lembaga pendidikan serta penelitian.

Betti Alisjahbana, Ketua Panel Diskusi, mengatakan bahwa proses diskusi panel berlangsung kondusif dan banyak di antara nominasi kalangan muda yang berpotensi menjadi pemimpin ITB masa depan.

Ke-10 bakal calo Rektor ITB periode 2010-2014 selanjutnya akan mengikuti proses di Senat Akademik (SA) dijadwalkan 10-30 Oktober 2009, berupa interaksi masyarakat dengan bakal calon 10 Oktober 2009 dan interaksi SA dengan bakal calon pada 17 Oktober 2009.

Sedangkan proses seleksi akhir di Majelis Wali Amanat ITB dijadwalkan 20 November hingga 5 Desember 2009. (*)

Read More »»

Tentara Guatemala Dagang Anak-anak Saat Perang

Guatemala City (ANTARA News) - Sedikitnya 333 anak dan mungkin ribuan anak lagi telah diambil oleh pasukan keamanan Guetemala dan dijual ke luar negeri selama 36 tahun perang saudara di negara itu.

Tentara dan polisi telah membunuh orangtua anak-anak itu, berbohong mengenai bagaimana mereka ditemukan dan menyerahkan mereka ke rumah-rumah milik-negara untuk dijual kepada orantua yang mengadopsi mereka di AS dan Eropa, kata laporan tersebut, yang berdasarkan atas arsip pemerintah dan dikutip Reuters.

Arsip di bagian kesejahteraan sosial kepresidenan Guatemala menunjukkan ratusan anak yang orangtuanya dibunuh oleh militer atau siapapun yang dengan paksa mengambil mereka dari keluarga mereka diserahkan untuk diadopsi dengan dokumen palsu.


"Beberapa orang yang terlibat dalam mengorganisasikan adopsi itu telah membuat proses tersebut menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka sendiri, dan dengan itu dalam pikiran, mereka memberi prioritas pada adopsi internasional," Marco Tulio Alvarez, penulis laporan itu dan direktur arsip tersebut, mengatakan pada konferensi pers, belum lama ini.

Pada akhir perang 1996, Guatemala adalah sumber terbesar kedua anak-anak yang diadopsi secara internasional setelah China, tapi sejumlah adopsi dibatalkan setelah pemerintah memperketat aturan pada 2007.

Para penyelidik telah mempelajari 333 kasus untuk laporan pengahuluan mengenai adopsi dalam beberapa tahun yang paling keras dalam perang itu, antara 1977 dan 1989, setelah arsip tersebut dibuka oleh Presiden Alvaro Colom tahun lalu.

Sekitar 250.000 orang, sebagian besar orang bribumi suku Indian Maya, tewas dalam perang antara pemerintah sayap-kanan berturut-turut dan pemberontak sayap-kiri, yang berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian yang didukung PBB pada 1996.

Kelompok HAM memperingatkan bahwa puluhan orang dapat diusut berdasarkan laporan baru itu. Mungkin ada ribuan lagi kasusnya, tapi sedikit pekerjaan tulis-menulis yang masih bertahan sebagai bukti.

Bernabe Gutierrez berusia tiga tahun ketika ibunya dibunuh oleh tentara dan ayahnya melarikan diri ke Meksiko pada 1980.

Ia dan tiga saudara kandungnya dibawa oleh seorang pastur setempat dan kemudian dipisahkan. Gutierrez dan saudara perempuannya tetap di Guatemala dan seorang saudara laki-lakinya diadopsi di Italia. Saudara laki-laki termuda Gutierrez tak pernah ditemukan.

"Saya sangat sedih, hancur, karena tidak dapat diterima orang-orang bersenjata dapat masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil jiwa orang tak berdaya seperti yang mereka lakukan," kata Gutierrez yang telah bersatu kembali dengan beberapa anggota keluarganya.

Para pakar juga sedang bekerja mendigitalkan dan membuka arsip besar-besaran polisi dari jutaan dokumen yang telah ditemukan, tertutup debu dan kotoran kalong, di sebuah gudang di pinggiran Guatemala City empat tahun lalu.

Jejak kertas yang sangat banyak memuat apapun dari karcis parkir hingga surat perintah penangkapan dan dapat membantu mengusut bekas pejabat-pejabat polisi yang membunuh atkivis dan pemimpin serikat kerja dalam perang saudara itu.(*)

Read More »»

Vahidi: AS Ingini Bentrokan Antara Iran dan Irak

Teheran (ANTARA News/AFP) - Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi, Sabtu, mengatakan Washington bertujuan menyulut konfrontasi antara mantan musuh yang kini menjadi sekutunya, Irak dan Iran.

"Tujuan akhir Amerika ialah menciptakan bentrokan antara Iran dan Irak," kata Vahidi dalam reaksi terhadap wawancara oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates. Dalam wawancara tersebut, Gates mendesak sekutu Washington di dunia Arab agar memperkuat kemampuan militer mereka guna menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya.

"Kami menyarankan para pejabat AS agar tidak berusaha memiliterkan atmosfir di wilayah itu dan mengubah strategi keliru mereka untuk menutup kekeliruan masa lalu," kata Vahidi sebagaimana dikutip kantor berita Fars.

Menurut bentuk cetak wawancara tersebut dengan Al-Jazira yang diudarakan pada Senin, Gates mengatakan, "Salah satu jalan untuk membuat pemerintah Iran mengubah pendekatan mereka mengenai masalah nuklir ialah membujuk mereka bahwa menelusuri jalur tersebut pada kenyataannya akan membahayakan keamanan mereka, bukan meningkatkannya."

"Jadi, makin besar semua sekutu dan teman Arab kami dapat memperkuat kemampuan keamanan mereka, semakin mereka dapat memperkokoh kerja sama mereka, di antara mereka dan dengan kami, saya kira mengirim sinyal kepada pemerintah Iran bahwa jalur yang mereka telusuri ini takkan meningkatkan keamanan Iran tapi pada kenyataannya dapat memperlemahnya," katanya.

Gates juga menyatakan Irak yang demokratis akan membantu "menghapuskan" pengaruh Iran di tetangganya yang berfaham Syiah itu.

"Saya kira Irak yang demokratis dan kuat, terutama negara dengan pemerintah banyak pihak, menjadi penghalang bagi pengaruh Iran dan bukan jembatan buat negara itu," katanya.

"Jadi, saya kira, dalam jangka pendek, barangkali posisi Iran agak bertambah kuat tapi saya kira jika anda memandang jangka panjang, dan peran yang dapat dimainkan Irak di wilayah itu selanjutnya, posisi Iran mungkin akan pupus," katanya.

Iran dan Irak terlihat perang brutal pada 1980-an, yang menewaskan sebanyak satu juta orang di kedua pihak. Tetapi sejak jatuhnya Saddam Hussein, hubungan antara kedua negara bertetangga tersebut telah berkembang.(*)

Read More »»

Densus: Penangkapan dan Penahanan Jibril Sah

Jakarta (ANTARA News) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Muhammad Jibril Abdul Rahman adalah sah.

"Menolak permohonan praperadilan dari pemohon (orang tua Muhammad Jibril Abdul Rahman) untuk seluruhnya," kata kuasa hukum Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Iza Fadri, dalam sidang lanjutan praperadilan penangkapan Muhammad Jibril Abdul Rahman, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Sebelumnya, orangtua Muhammad Jibril yang ditangkap Mabes Polri terkait kasus teroris, Abu Jibril, meminta hakim menyatakan proses penangkapan anaknya oleh Mabes Polri tidak sah.

Menurut Iza Fadri, penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah No. Pol: SP.Kap/26/VIII/2009/DENSUSU 88-AT tanggal 25 Agustus 2009, tentang Perintah Penangkapan terhadap Muhammad Jibril, adalah sah.

"Karena telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP," katanya.

Hukum acara yang berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 25 UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, mengenai ketentuan bukti permulaan yang cukup.

"Atau dengan kata lain penyidik tidak harus selalu berdasarkan pada laporan intelijen, tetapi juga dapat menggunakan dasar yang lain dalam rangka memperoleh bukti permulaan yang cukup," katanya.

Ia mengatakan sangat tidak beralasan dalil pemohon yang menganggap bahwa penahanan terhadap anak pemohon, adalah tidak sah.

Dikatakan, bahwa yang menjadi dasar dari termohon dalam melakukan penahanan selain adanya laporan polisi dan keterangan saksi, juga didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka.

"Yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, pada 25 Agustus 2008, Polri mengumumkan bahwa Muhammad Jibril alias Muhammad Ricky Ardhan alias Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal bin Abu Djibril sebagai orang yang dicari karena diduga terlibat ledakan bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton, 17 Juni 2009 yang menewaskan sembilan orang.

Ia menjadi buronan karena diduga menjadi perantara aliran dana dari luar negeri ke Indonesia yang kemudian dipakai untuk biaya ledakan bom.
(*)

Read More »»

Hakim Diminta Batalkan Penahanan Muhammad Jibril

Jakarta (ANTARA News) - Orangtua Muhammad Jibril Abdul Rahman yang ditangkap Mabes Polri terkait kasus teroris, Abu Jibril, meminta hakim menyatakan proses penangkapan anaknya oleh Mabes Polri, adalah tidak sah.

"Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon (Mabes Polri) terhadap Muhammad Jibril Abdul Rahman adalah tidak sah," kata kuasa hukumnya, Yusuf Sembiring, dalam sidang pra peradilan penangkapan Muhammad Jibril Abdul Rahman, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin.

Ia juga meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Mabes Polri, adalah tidak sah dan memerintahkan untuk membebaskan Muhammad Jibril.

"Termasuk mengeluarkan Muhammad Jibril dari tahanan," katanya.

Dalam permohonan pra peradilan itu, Abu Jibril menyatakan penangkapan terhadap anaknya, adalah pelanggaran atas hak konstitusional dan hak asasi.

Penangkapan terhadap Muhammad Jibril, tidak sah karena tidak disertai surat perintah penangkapan pada saat terjadinya penangkapan.

"Penangkapan juga tidak sah, karena penyidik tidak memberikan surat tembusan kepada pihak keluarganya," katanya.

Kemudian, kata dia, tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penangkapan.

"Tidak ada bukti yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Muhammad Jibril Abdul Rahman," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, pada 25 Agustus 2008, Polri mengumumkan bahwa Mohamad Jibril alias Muhammad Ricky Ardhan alias Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal bin Abu Djibril sebagai orang yang dicari karena diduga terlibat ledakan bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton, 17 Juni 2009 yang menewaskan sembilan orang.

Ia menjadi buronan karena diduga menjadi perantara aliran dana dari luar negeri ke Indonesia yang kemudian dipakai untuk biaya ledakan bom.

Hanya dua jam setelah polisi merilisnya sebagai buron, Mohamad Jibril ditangkap di Pamulang. (*)

Read More »»

Golkar Tentukan Wakil Ketua DPR Sebelum Lebaran

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa partai itu kemungkinan akan menentukan calon wakil ketua DPR RI sebelum hari Raya Idul Fitri.

"Kita mau cepat-cepat, ya kalau bisa September 2009, sebelum Hari Raya Idul Fitri, karena Oktober 2009 sudah ada pelantikan anggota DPR baru," katanya usai diskusi "Kinerja DPR RI" di Jakarta, Jumat.

Saat ditanyakan apakah dirinya siap menjadi wakil ketua DPR, Priyo mengatakan dirinya siap. Kalau memang partai memberikan kesempatan.


"Toh saya juga memilik pengalaman menjadi anggota DPR, lalu menjadi Sekretaris F-Partai Golkar DPR, kemudian menjadi Ketua F-Partai Golkar DPR."

Namun demikian, kata Priyo, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim seleksi yang sudah dibentuk. "Ya, kita serahkanlah kepada tim seleksi," tegasnya.

Menurutnya, posisi sebagai wakil ketua DPR sebenarnya juga menentukan wajah Golkar di parlemen. "Wakil Ketua DPR itu bisa menjadi cermin wajah Golkar di parlemen,"paparnya.

Menyinggung soal kinerja DPR, Priyo memberi nilai hanya 7 untuk DPR RI periode 2004-2009 ini. Namun begitu, ia mengakui DPR saat ini tidak sehebat DPR sebelumnya yang berhasil menggulingkan Gus Dur. "Kalau dinilai 1 sampai 10, kinerja DPR saya beri nilai 7," jelasnya.

Dikatakannya, periode anggota dewan saat ini memang tidak sehebat dengan periode anggota dewan sebelumnya yang bisa `menggulingkan` Gus Dur saat menjadi presiden. Namun tidak berarti pada periode Agung Laksono ini tidak menuai prestasi apapun. "Pada masa ini DPR dapat menyelesaikan 175 RUU menjadi UU. Angka ini jauh lebih banyak," ujarnya.

Priyo menambahkan pada masa ini dalam menyusun RUU jauh lebih transparan. Dimana pun RUU itu dibahas, selalu dapat dilacak oleh media, karenanya mau tidak mau dalam menyusun RUU dilakukan secara transparan.
(*)

Read More »»

ICS: Kelaparan di Yahukimo Papua Sangat Kontradiktif

Jayapura (ANTARA News) - Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto,SH menegaskan, bencana kelaparan yang menimpa masyarakat di tujuh distirik dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua sangat kontradiktif dengan pemberitaan media massa.

Selama ini media massa lokal di Papua selalu menampilkan keberhasilan geliat pembangunan di Kabupaten Yahukimo yang mencengangkan.

"Kabar mengenai kelaparan yang menimpa masyarakat tujuh distrik di Yahukimo sangat kontradiktif dengan pemberitaan media massa selama ini yang mengatakan bahwa kabupaten ini berhasil dalam pembangunan di hampir segala bidang kehidupan termasuk pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan," kata Budi Setyanto di Jayapura, Jumat.

Hampir seminggu sekali, lanjutnya sebuah media lokal di Jayapura yang sudah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemkab Yahukimo memberitakan, betapa gencarnya proses pembangunan di kabupaten tersebut.

Bupati Yahukimo, Ones Pahabol diberitakan sangat rajin melakukan kunjungan dari kampung ke kampung atau disebut "Turun Kampung" (Turkam) guna melihat dari dekat kemajuan pembangunan serta berdialog dari hati ke hati dengan rakyat di kampung.

"Namun ternyata, realitas berbicara lain, apa yang diberitakan media massa selama ini dibantah sendiri oleh fakta bahwa telah terjadi bencana kelaparan yang menimpa masyarakat di tujuh distrik selama delapan bulan terakhir," katanya.

Budi mempertanyakan, kebenaran dari informasi tentang kelaparan selama delapan bulan tersebut karena jika mengikuti pemberitaan media massa mengenai geliat pembangunan Yahukimo, rasa-rasanya, kelaparan seperti itu mustahil terjadi.

"Di sinilah letak kontradiktifnya, pada satu pihak pejabat pemerintah dan media selama ini mengatakan pembangunan di Yahukimo berhasil dan menggembirakan tetapi pada sisi lain kasus kelaparan justru menimpa masyarakat di tujuh distrik dan hal ini sudah berlangsung selama delapan bulan. Apakah pemerintah tidak mendengar kejadian ini selama delapan bulan tersebut," kata Budi.

Pada sisi lain, kata Budi, Pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu telah mencanangkan program pembangunan dari kampung ke kampung untuk menyejahterakan rakyat mulai dari kampung yang dikenal dengan sebutan "Rencana Strategis Pembangunan Kampung" (Respek).

Media massa akhir-akhir ini pun memberitakan bahwa program Respek sudah berhasil mengangkat rakyat di kampung-kampung keluar dari jurang kemiskinan, kebodohan, kelaparan dan keterbelakangan.

"Tetapi nyatanya, masyarakat di tujuh distrik itu mengalami kelaparan hebat selama delapan bulan.Dimana kebenaran dari informasi keberhasilan program Respek itu," katanya.

Budi memperlihatkan, Harian Umum Cenderawasih Pos edisi Rabu (2/9) memberitakan bahwa 45 persen APBD Provinsi Papua sejak tahun anggaran 2007 diarahkan untuk pembangunan rakyat khususnya yang bermukim di kampung-kampung. Dari total APBD Provinsi Papua tahun 2007 sebesar Rp5,371 triliun terdapat 45 persen di antaranya diarahkan untuk membangun kampung.

Majalah Berita Mingguan Foja edisi -17/ 1-17 September 2009 menurunkan berita geliat pembangunan Kabupaten Yahukimo antara lain di bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan.

"Kabupaten Yahukimo giat mengembangkan pertanian seperti padi, sayur-mayur, kacang-kacangan, kopi, kelapa, kemiri, jagung.Diharapkan ke depan, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Yahukimo sendiri, bisa juga menjadi pemasok bahan pangan bagi daerah lain di Papua," tulis Mingguan Berita Foja.

Menurut Budi, jika apa yang ditulis media massa itu benar adanya, maka pertanyaan cerdas adalah, mengapa sampai masyarakat di tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo itu ditimpa bencana kelaparan selama delapan bulan terakhir ini dan selama delapan bulan juga pemerintah setempat tidak mengetahui persoalan kemanusiaan itu?

Delapan distrik yang ditimpa bencana kelaparan antara lain Distrik Sutamon, Langda, Bomela, Seradala, Walma, Pronggoli dan Distrik Heryakpini.

Kelaparan itu sudah berlangsung sejak Januari dan tercatat 92 orang telah meninggal dunia.

"Padahal sudah terjadi sejak Januari, dan sudah dilaporkan, namun pemerintah belum ada yang turun langsung ke sini," kata Pendeta Isak Kipka, yang pertama kali mempublikasikan kelaparan ini kepada media.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yahukimo Roby Luntukoi yang dihubungi ANTARA Jayapura melalui telepon genggamnya membenarkan hal tersebut.

Sebuah tim Pemkab Yahukimo sedang mengunjungi tempat-tempat tersebut, ujarnya.

"Setelah mendengar laporan dari pihak gereja, kami langsung melakukan pengecekan pada distrik-distrik tersebut dengan menggunakan pesawat terbang berbadan kecil, karena letaknya terpencil dan hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara," kata Robi.

Budi Setyanto mengingatkan pemerintah setempat agar tidak menjadikan kondisi geografis Papua yang sulit dan cuacanya yang sering tidak bersahabat sebagai alasan pembenaran diri.

"Kita jangan jadikan kondisi geografis Papua yang sulit untuk membenarkan diri bahwa pemerintah sulit menjangkau wilayah-wilayah yang ditimpa bencana kelaparan itu sehingga berita tentang kelaparan selama delapan bulan baru diketahui pekan ini," katanya.(*)

Read More »»