7.29.2010

Dewan Pers: Infotainment Tidak Boleh Menggosip

.
0 komentar

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengingatkan bahwa infotainment tidak boleh menyiarkan gosip tentang privasi seseorang atau artis tanpa adanya fakta.

"Kalau mencederai pribadi orang dengan menyebarkan gosip, maka tidak boleh. Hal ini juga tertuang dalam UU Pers tentang kesusilaan dan keagamaan. Pers hanya bicara tentang fakta dan tidak boleh langgar privasi orang, sesuai dengan kode etik jurnalistik," kata Bagir Manan Kamis malam.

Menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan infotainment, kata Bagir, yang diharamkan bukan lah infotainmentnya, tetapi konten yang menyiarkan aib orang tanpa diikuti fakta (gosip).
Usai menghadiri acara Silaturahmi dan Dialog "Partisipasi Media Massa dalam Penyelesaian Masalah-masalah Nasional" di Jakarta, Bagir mengatakan, bila informasi yang disampaikan disertai fakta-fakta yang ada, maka merupakan karya jurnalistik.

Ia mencontohkan, pemberitaan seorang artis yang akan cerai tidak masalah bila ada fakta-fakta yang jelas, kecuali pemberitaan artis mau cerai itu hanya berasal dari dugaan-dugaan saja maka tidak boleh.

"Pada Jumat ini kami akan mengadakan rapat mengenai fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut," kata mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) saat ditanya apakah setuju dengan fatwa MUI itu.

Ketua Dewan Pers juga mengingatkan agar media infotainment tidak menyuguhkan berita tentang aib-aib orang yang bisa mencederai privasinya, terlebih berita yang disiarkan itu hanya berlandaskan dugaan atau gosip semata.

"Semua butuh proses, namun saya ingatkan tidak melakukan hal seperti itu," katanya.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa haram untuk tayangan infotainment baik di televisi yang menayangkan maupun pemirsa yang menontonnya.

Menurut fatwa itu, menceritakan aib, kejelekan gosip dan hal-hal lain terkait pribadi kepada orang lain atau khalayak, maka hukumnya haram.

Dalam rumusan fatwa itu juga disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib juga haram serta mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip dinyatakan haram.

Namun, MUI memperbolehkan dengan pertimbangan yang dibenarkan secara syar`i untuk kepentingan penegak hukum, memberantas kemungkaran untuk menayangkan dan menyiarkan serta menonton atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib.

Read More »»

7.26.2010

Kapal Layar Cruise Missile Finish Pertama di Ambon

.
0 komentar

Ambon (ANTARA News) - Kapal Layar berbendera Australia Cruise Missile yang mengikuti lomba layar internasional Darwin (Australia Utara) - Ambon, Maluku, mencapai garis finish pertama di Pantai Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Ambon.

Kapal yang dinakhodai Wayne Huxley itu mencapai finish pada Senin petang pukul 18.56 WIT, disambut tepuk tangan ratusan warga yang telah menunggu di bibir pantai Desa Amahusu, diselingi sirine kendaraan bermotor.

Saat berada pada posisi 200 meter dari garis start kapal layar tersebut telah disambut dengan alunan suara musik tradisional Maluku "Totobuang" yang dimainkan sejumlah pemuda diatas sebuah perahu yang ikut menjemput dan mengiringi kapal layar tersebut hingga mencapai finish.Sebenarnya Cruise Missile mengalami keterlambatan dua jam karena sempat mengalami kondisi mati angin saat tiba di muka perairan Teluk Ambon, sehingga perjalanan tanpa menggunakan mesin itu menjadi lambat.

"Seharusnya kapal Cruise Missile sudah finish pada pukul 16.19 WIT sesuai perhitungan waktu, sekaligus memecahkan rekor yang pernah diukirnya pada lomba yang sama tahun 2009 lalu, tetapi mereka mengalami mati angin," ujar Ketua Panitia Lomba, Hellen de Lima.

Kapten kapal layar Cruise Missile, Wayne Huxley juga mengakui kondisi mati angin yang ditemui saat hendak memasuki perairan Teluk Ambon.

"Saat `flag off` dari Pelabuhan Beagie, Darwin, Sabtu (24/7), angin bertiup sangat kencang, sehingga memudahkan pelayaran menuju Ambon," katanya.

Sedangkan saat memasuki perairan Laut Timor, Arafura dan Laut Banda, para pelayar dihadang ombak besar mencapai lima meter, sehingga Wayne Huxley harus kehilangan jangkarnya yang putus.

Kehilangan jangkar ini juga yang membuat kapalnya sulit untuk ditambatkan di perairan depan Desa Amahusu, sehingga ditempuh kebijakan kapalnya diikat sementara dengan buih yang dipasang di garis finish.

Setelah dilakukan pengecekan dokumen imigasi, Huxley dan empat krunya dipersilahkan turun ke darat dan menerima pengalungan kain tenun dan plakat yang diserahkan pemerintah Kota Ambon.

Hellen de Lima memperkirakan peserta lainnya baru akan mencapai finish di pantai desa Amahusu pada Selasa (27/7) siang hingga Kamis 29 Juli mendatang.

Lomba layar itu digelar sebagai salah satu rangkaian program kerja sama kota bersaudara (sister city) Darwin-Ambon yang telah dilakukan pemerintah kedua wilayah sejak tahun 1976 lalu.

Lomba menempuh perjalanan 600 mil laut itu diikuti 16 peserta yakni Boussole berbendera Australia dengan captain Louise Diana Becker, Cattitude (Australia/James Patrick Grierson), Cruise Missile (Australia/Wayne Edward Huxley), Chaccone (Finlandia/Siggberg Svante Emil), Freedom Express (Australia/Ross McCombe), Ia Orana (Inggris/David Wright), Jaz I (Australia/Kevin John Mearns).

Selain itu, Gemini Jo (Australia/Edwin Roy Green), Kishka (Australia/Michael Laurence Butler), Marrawudi (Australia/Dix Gregory Arthur), Maralinga (Australia/John Jordan), Moemoea (Australia/Susin Kerry Churchill), Olza (Australia/Tadeusz Rusek), Pandora (Australia/Richard Alfred Setter), Papillon III (Australia/Clas Goran Herbert Nilsson) dan Sanuk II (Australia/Shayne Evan Farnell).

Lomba ini pada awalnya diselenggarakan oleh Cruising Yacht Association of the Northern Territory Incorporated (CYANT).

Asosiasi itu menyelenggarakan perlombaan perahu layar pada tahun 1976 hingga 1998 dan selanjutnya ditangguhkan karena alasan instabilitas keamanan di Maluku.

Pada perkembangannya, jumlah peserta semakin bertambah dan tercatat tahun 1999 jumlahnya mencapai 100 kapal, tetapi pelaksanaan dibatalkan akibat ketidakstabilan keamanan di Ambon akibat konflik sosial yang terjadi.

Lomba ini baru dihidupkan kembali dan diawali dengan kunjungan perwakilan dari Ambon ke Darwin pada April 2006 dengan mengusung misi memulai kembali pelaksanaan kegiatan perlombaan. Selama masa kunjungan, pendekatan dilakukan kepada Dinah Beach Cruising Yacht Association Incorporated (DBCYA).

Asosiasi itu menunjukkan ketertarikan dengan menyaratkan situasi Ambon sudah dinyatakan aman. Ketika delegasi DBCYA dikirimkan ke Ambon dan memastikan situasi aman serta siap menyambut pelayaran internasional tahun 2006 hingga 2009 lalu.

Pada tahun 2009, juara umum Darwin-Ambon Yacht Race diraih perahu layar Mai Tai dengan skipper Colin Wilesmith dan berhak atas trophy Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Perahu layar Mai Tai juga meraih gelar juara multihull division, disusul Lightfoot (Graham Shaw) dan Cruise Missile (Wayne Huxley). Di kategori Monohull Division juara pertama diraih perahu layar Jasmin (Michael O`Keefe), disusul Maralinga (John Jordan). (JA/K004)

Read More »»

7.25.2010

Bupati Karimun: Granit Saipem Tidak Dijual

.
0 komentar

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan batu granit yang ditambang di areal PT Saipem di Desa Pangke, Kecamatan Meral tidak dijual, melainkan digunakan untuk kepentingan perusahaan sendiri.

``Batu granit hasil penambangan di Saipem tidak untuk dijual, tetapi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri,`` katanya di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Nurdin mengatakan tidak ada salahnya jika perusahaan tersebut memanfaatkan sumber daya alam di lokasi beroperasi untuk kepentingan investasi.Kandungan granit di kawasan tersebut tidak bernilai ekspor karena usianya masih muda.

"Kami pun percaya Saipem selaku perusahaan asing lebih takut pada aturan. Saipem merupakan perusahaan internasional bonafide yang mengedepankan kepercayaan dalam berinvestasi,`` ucapnya.

Dia menuturkan, lebih separuh dari 100 hektare lahan PT Saipem merupakan kawasan berbatu-batu yang tidak dapat dipecahkan dengan martil atau alat pemukul biasa, melainkan harus dihancurkan dengan bahan peledak perusahaan granit.

Saipem menghancurkannya untuk membangun sarana dan prasarana perusahaan.

"Di satu sisi mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk kegiatan itu. Jadi, wajar jika kami berikan insentif dengan membolehkan perusahaan memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri,`` tuturnya.

Dijelaskannya, PT Saipem menyatakan tetap menggunakan lahan itu untuk menjaga kepercayaan pihak lain meski harus mengeluarkan biaya tambahan, karena saat disurvei, penyiapan fasilitas perusahaan itu tidak semudah perkiraan akibat banyaknya batu-batu di lokasi yang terletak di Tanjungpengaru itu.

``Mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk pendalaman alur pantai,`` katanya.

Kondisi lahan di Karimun, lanjut dia jauh berbeda dengan Batam.

``Di sini lahan umumnya berbatu-batu, sedangkan di Batam tidak ada seperti itu,`` tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Karimun Rasno mempertanyakan perizinan dan kontribusi aktivitas tambang granit di PT Saipem. Perusahaan berbendera Italia itu, menurut Rasno merupakan perusahaan galangan kapal, bukan perusahaan tambang.

``Jadi harus ada perizinan yang jelas jika di kawasan tersebut terdapat eksploitasi batu granit,`` katanya.

DPRD Karimun berencana akan memanggil Dinas Pertambangan, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu dan Dinas Pendapatan Daerah guna mempertanyakan aktivitas tambang granit di perusahan itu. (ANT028/K004)

Read More »»

7.24.2010

Sisa Dana Pilkada Agar Dipakai untuk Mebel

.
0 komentar

Soreang (ANTARA News) - Komisi D DPRD Kabupaten Bandung mengusulkan agar sisa dana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2010 digunakan untuk pengadaan dan perbaikan mebeler sekolah.

"Kalau Pilkada ini hanya berlangsung satu putaran kemungkinan ada sisa Rp18 miliar," kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung H Arifin Sobari, di Bandung, Minggu.

Arifin menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menganggarkan Rp47 miliar dalam APBD 2010 untuk dua putaran pilkada tahun.
Menurut Arifin, kepada wartawan, Pemerintah Kabupaten Bandung belum menganggarkan dana untuk mebeler sekolah, sedangkan hingga sekarang masih ada sekolah yang belum melakukan perbaikan mebeler.

Dalam peristiwa gempa yang terjadi September tahun lalu saja, lanjut Arifin, sekitar 400 sekolah belum direnovasi, selain 1.500 sekolah yang belum direnovasi termasuk perbaikan mebelernya.

Tentang perbaikan mebeler yang belum selesai di beberapa sekolah tersebut, menurut Arifin, terjadi akibat tidak beresnya pengerjaan mebeler yang dilakukan olah perusahaan pemenang tender.

Arifin menyebutkan, evaluasi tentang mebeler bagi beberapa sekolah, sering kali terkendala oleh masalah tender, padahal Komisi D DPRD Kabupaten Bandung telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mencoret daftar perusahaan yang tidak menuntaskan pekerjaannya itu,

"Kita Sudah meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mem-black list terhadap perusahaan itu, karena ulahnya ini bisa berakivat fatal bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Bandung," katanya.(ANT156/B013)

Read More »»

7.23.2010

Penipu Nekad Palsukan Tandatangan Presiden

.
0 komentar

Pekanbaru (ANTARA News) - Pelaku penipuan di Kota Pekanbaru, Riau, nekad memalsukan tandatangan sejumlah pejabat, termasuk tandatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dipalsunya untuk meyakinkan para korban.

Pemalsuan tandatangan terungkap ketika pihak jajaran Poltabes Pekanbaru mengusut aksi penipuan yang dilakukan oleh seorang pengangguran bernama Gunawan (36), warga Jalan Pandan, Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

"Tersangka Gunawan dalam melakukan aksinya sampai memalsukan tandatangan para pejabat negara termasuk tandatangan Presiden SBY," ujar Kapolsek Bukit Raya, AKBP Yuniar Ari, kepada pers di Pekanbaru, Jumat.Ia menjelaskan, aksi penipuan itu terungkap setelah adanya laporan dari korban yang mengaku telah ditipu senilai Rp50 juta yang oleh tersangka dengan janji bakal usahakan pekerjaan di perusahaan minyak di Riau.

Dengan bekal tandatangan SBY, kemudian Gubernur Riau Rusli Zainal, dan beberapa pejabat negara lainnya, Gunawan mengaku bisa memasukkan korbannya bekerja di perusahaan terkemuka termasuk PT Chevron Pacific Indonesia asalkan menyerahkan sejumlah uang.

Namun setelah memberikan Rp50 juta kepada tersangka, korban Fatimah dan Nur Ramadhani yang keduanya warga Pekanbaru kemudian mendatangi perusahaan dimaksud untuk menanyakan surat keterangan pengangkatan kerja keduanya yang diberikan tersangka.

Setelah mendatangai PT Chevron Pacific Indonesia di Pekanbaru itu, baru diketahui bahwa surat keterangan yang diberikan Gunawan kepada korbannya ternyata palsu dan kemudian mereka melapor kepada pihak kepolisian.

"Tersangka kita tangkap pagi tadi tanpa perlawanan, setelah menerima laporan dan mendengarkan keterangan dari para korban," ujar Yuniar.

Polisi menyakini praktek penipuan yang dilakukan Gunawan dengan memalsukan tandatangan para pejabat negara telah berlangsung lama dan aparat penegak hukum berharap masyarakat yang pernah menjadi korbannya melapor ke Polsek Bukit Raya.

"Mudah-mudahan mereka yang pernah mejadi korban dengan modus yang dilakukan tersangka bisa datang ke polsek," katanya lagi.

Akibat perbuatannya itu Gunawan meringkuk di tahanan dan dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman kurungan empat tahun penjara.

Read More »»

7.22.2010

Mantan PM Badawi: Umat Islam Harus Berkarya Nyata

.
0 komentar

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi menyatakan umat Islam harus mampu menunjukkan karya nyata jika tidak ingin tertinggal dari umat lain.

"Menjadi Islam berarti harus mampu membuktikan dengan karya nyata, kualitas ilmu, dan persatuan di antara umat Islam sendiri. Tanpa itu, umat Islam akan terus tertinggal," kata Badawi saat menjadi pembicara kunci dalam acara halaqah perdamaian memperingati hari lahir ke-6 International Conference of Islamic Scholar (ICIS) di Jakarta, Kamis.

Hadir dalam acara itu sejumlah tokoh dan anggota ICIS, antara lain Sekretaris Jenderal ICIS KH Hasyim Muzadi dan Presiden Global University Lebanon Dr Syeikh Hussam Qaraqira. Diakui Badawi, kondisi umat Islam saat ini masih tertinggal dari umat lain, baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

"Selama ini umat Islam baru bisa menggunakan hasil teknologi pihak lain," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan sumber daya umat Islam.

Selain itu, persatuan di antara umat Islam juga harus diperkuat karena salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah perpecahan di antara mereka.

"Islam sebenarnya kuat, tapi berpecah-belah," kata mantan presiden Organisasi Konferensi Islam (OKI) tersebut.

Terkait keberadaan ICIS, Badawi berharap organisasi itu akan semakin berkembang dan menjadi salah satu kekuatan yang berperan penting di dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Sementara itu Hasyim Muzadi dalam sambutannya menyatakan, ICIS menawarkan ide moderasi untuk mewujudkan perdamaian dunia, baik moderasi dalam segi agama maupun berbangsa dan bernegara.

Dalam segi agama, moderasi merupakan posisi yang berada di tengah antara radikalisme dan liberalisme, dua kutub yang sama-sama merugikan agama itu sendiri.

Sementara di dalam kehidupan bernegara, ide moderasi yang ditawarkan ICIS adalah negara yang melindungi keberadaan agama tanpa harus menjadi negara agama.

"Jadi negara bangsa yang melindungi keberadaan agama," katanya.(*)
(S024/R009)

Read More »»

7.20.2010

KPK Desak Anggoro Widjojo Tidak Dilindungi LPSK

.
0 komentar

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) I Ktut Sudiharsa mengungkapkan, sejumlah pejabat KPK pernah mendatangi LPSK dan mendesak agar buronan Anggoro Widjojo tidak mendapat perlindungan lembaga itu.

"Pak Ade sampai menggebrak meja," kata Ktut ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa dalam kasus Anggodo Widjojo.

Ade yang dimaksud Ktut adalah Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, yang datang ke LPSK bersama-sama dengan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.
Ktut juga memaparkan, sebelumnya Ade pernah menghubungi dirinya untuk mendesak Anggoro tidak dilindungi.

Senada dengan Ktut, mantan anggota LPSK Bidang Perlindungan LPSK Myra Diarsih juga mengakui bahwa Ade pernah hingga menggebrak meja saat bertemu Ktut.

Kedua mantan anggota LPSK itu juga memaparkan amarah Ade yang mendesak agar LPSK tidak melindungi Anggoro pada saat itu berupaya diredakan oleh Bibit.

Saat ini, baik Ktut maupun Myra telah diberhentikan sebagai anggota LPSK melalui surat keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah hasil rapat paripurna LPSK.

Nama Ktut dan Myra sempat menjadi perhatian masyarakat karena terkait dengan kasus rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK yang sempat heboh setelah rekaman antara Anggodo, adik dari Anggoro, dan berbagai pihak diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2009.

Sebelumnya, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, pada persidangan 13 Juli mengatakan, pihaknya pernah mendapat surat permohonan perlindungan pada 2009 secara bersamaan untuk lima orang.

Abdul Haris juga menuturkan, nama dari kelima orang antara lain Anggoro dan Putranefo Alexander Prayogo yang merupakan Direktur Utama PT Masaro Radiokom.

Ia juga memaparkan, setelah diadakan rapat oleh LPSK, diputuskan bahwa dari kelima orang itu, hanya empat orang yang memenuhi syarat sedangkan satu orang yang tidak memenuhi syarat adalah Anggoro yang berstatus sebagai tersangka kasus yang diusut KPK.
(M040/B010)

Read More »»

7.19.2010

50 Tokoh Nyatakan Manifesto Kemerdekaan Pers

.
0 komentar

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 50 tokoh pada Senin menyatakan sikap menyatakan Manifesto Kemerdekaan Pers guna menanggapi keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan penyiaran Headline News Metro TV selama tujuh hari, dan mengharuskan lembaga penyiaran swasta itu menyampaikan permohonan maaf sebanyak tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut.

Manifesto yang diprakarsai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu, antara lain termaktub bahwa para pembuat pernyataan sependapat ada tayangan di Headline News Metro TV menyangkut berita video mesum artis melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Namun, mereka menilai, KPI tidak memiliki wewenang mengambil tindakan tersebut, yang dapat berakibat melanggar UU Pers Nomor 40/1999, dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers yang merupakan hak asasi manusian dan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Sebanyak lima butir manifesto tersebut, pertama mencatat bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia dan hak asasi warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945.

Kemerdekaan pers adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan buah reformasi sekaligus merupakan dasar-dasar demokrasi. Oleh karena itu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan terhadap pers nasional tidak boleh dilakukan penyensoran, pemberdelan dan penghentian penyiaran,oleh siapapun juga.

"Semua ini adalah prinsip-prinsip dasar bahkan titah konstitusi yang wajib menjadi panduan pikiran, sikap dan perbuatan segenap insan pers nasional dan seluruh masyrakat Indonesia pendukung kemerdekaan pers," catat manifesto tersebut.

Kedua, para penandatangan mengingatkan bahwa pengertian pers tidak hanya media cetak saja, tetapi juga mencakup berita di media elektronik seperti televisi, radio dan saluran lain yang tersedia. Maka dengan demikian karya jurnalistik, termasuk jurnalistik televisi, tidak boleh dibredel,disensor maupun dihentikan penyiarannya.

Ketiga, mereka menyadari dalam pelaksanaan peranan dan tugasnya masih banyak pers yang belum sepenuhnya profesional dan tunduk kepada kode etik jurnalistik, sehingga kerap mengabaikan kepentingan publik dan moral agama.

Mereka menyetujui penting dan perlunya tindakan nyata untuk meningkatkan profesionalisme pers nasional dengan meningkatkan penaatan Kode Etik Jurnalistik. "Namun demikian, kami menegaskan terhadap berbagai sikap tidak profesional, pornografi, dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik harus dikenakan sanksi berdasarkan UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan tidak dengan cara memberangus kemerdekaan pers," catatnya.

Keempat, mereka menyatakan, protes keras serta mengecam tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah menghentikan penyiaran Headline News pukul 05.00 WIB Metro TV selama tujuh hari dan mengharuskan Metro TV menyampaikan permohonan maaf tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut.

"Tindakan tersebut kami nilai sebagai perampasan kemerdekaan pers dan merupakan emberional untuk mengekang kemerdekaan pers pada masa yang akan datang. Kami juga menilai tindakan KPI telah menodai citra pemerintahan di bawah Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono yang telah berkali kali menjamin tidak akan membenarkan adanya pembatasan terhadap kemerdekaan pers," demikian pernyataan mereka.

Adapun pada butir kelima, mereka mendesak Dewan Pers agar tetap melaksanakan fungsinya menjaga dan melindungi kemerdekaan pers sesuai dengan amanah UU tentang Pers.

Para pendukung manifesto itu adalah Achmad Mukhlish Yusuf, Alex Kumara, Alwi Hamu, Andrie Djarot, Ashadi Siregar, Asro Kamal Rokan, Atal S Depari, August Parengkuan, Baidhowi Adnan, Banjar Chaeruddin, Danie Soe’oed, Don Bosco Salamun, Encub Subekti, Farid Ridwan Iskandar, Gilang Iskandar, Hans Miller Banureah, Hasan Aspahani, Hendry Ch Bangun, Ilham Bintang, dan Indrawadi Tamin.

Selain itu, Irawaty Nasution, Ishadi SK, Izhary Agus Jaya, Kahfi Kurnia, Kamsul Hasan, Karim Paputungan, Khartadi, Leo Batubara, M Noeh Hatumena, M Soleh Thamrin, Marah Sakti Siregar, Margiono, Martin Selamet Susanto, Priyambodo RH, Rahman Arge, Ratna Susilowati, Rita Srihastuti, Roy Tindage, Rusdy Effendi, Sabam Siagian, dan Saiful Hadi, Sofjan Lubis, Syamsuddin Ch Haesy, Tarman Azzam, Teddy Kharsadi, Tjipta Lesmana, Tribuana Said, Wikrama Abidin, Wina Armada, Zulkariemen Nasution.
(T.R009/P003)

Read More »»

7.18.2010

Agro Muko Diduga Rambah di Luar HGU

.
0 komentar

Mukomuko, Bengkulu (ANTARA News) - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sadar Hukum Indonesia Kabupaten Mukomuko Bengkulu menduga devisi PT Agro Muko merambah 700 haktare lahan masyarakat di luar izin Hak Guna Usaha.

Berdasarkan hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sadar Hukum Indonesia (LSM Grashi) seluas kurang lebih 700 hektare lahan milik masyarakat telah dibeli oleh PT Agro Muko devisi Air BUluh estate, kata Ketua Umum LSM Grashi Kabupaten Mukomuko, Arifin, di Bengkulu, Minggu.

"Kira-kira mei 2010 kami turun ke lokasi yang dirambah oleh perusahaan perkebunan itu, dan lahan yang dirambah di luar izin hak Guna usaha perusahaan tersebut," ungkapnya.
Menurutnya luas lahan yang masuk izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan tersebut berkisar 2.500 hektare.

"Kita akui mereka membeli lahan kepada masyarakat, namun lahan tersbeut harus memiliki izin, karena berdasarkan luas lahan tersebut harus dikeluarkan HGU," terangnya.

LSM Grashi akan melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Mukomuko sebagai pihak yang mengeluarkan HGU untuk menanyakan legalitas lahan yang dirambah oleh perusahaan tersebut diluar HGU.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPN untuk mengetahui pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut karena yang mengeluarkan HGU pihak BPN," tegasnya.

Di samping lahan masyarakat yang dirambah mencapai ratusan hektare oleh perusahaan perkebunan tanpa mengantongi izin, oknum masyarakat yang memiliki lahan di atas 25 hektare juga haus ditertibkan.

"Kami berharap Pemerintah setempat secara profesional melakukan penertiban lahan yang belum memiliki izin seperti lahan masyarakat yang dibeli dan dirambah oleh perusahaan untuk lokasi perkebunan," imbuhnya.

Ia menerangkan dengan ilegalnya lahan yang digarap baik oleh perusahaan maupun masyarakat dengan jumlah yang sangat luas otomatis merugikan pemerintah karena tidak ada kontribusi dari perkebunan. (ANT149/K004)

Read More »»

7.17.2010

Ya Ampun Air Kali Diminum

.
0 komentar

Ende, Flores (ANTARA News) - Warga tiga desa di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, terpaksa mengkonsumsi air kali, karena tidak ada jaringan air bersih yang masuk ke wilayah mereka.

Menurut Camat Kota Baru Gabriel Dala, tiga desa di kecamatannya yang belum menikmati fasilitas air bersih itu adalah Desa Tou, Tou Timur dan Desa Kota Baru.

"Kondisi yang dihadapi masyarakat tiga desa itu, boleh dikata sudah turun-temurun. Ada proyek air bersih yang masuk ke wilayah kami, namun sampai detik ini belum mendistribusikan air ke pemukiman penduduk," katanya.Untuk kebutuhan sehari-hari, ada warga yang mengandalkan air sumur, namun hampir sebagian besar warga tiga desa itu memanfaatkan air kali yang jaraknya sekitar satu kilometer dari pemukiman mereka.

Ia mengatakan, kondisi air pada saat musim hujan sangat kotor karena bercampur banjir dan lumpur, namun masyarakat tiga desa itu tetap memanfaatkannya karena tidak punya pilihan lain.

"Jika musim kemarau tiba, warga desa harus berebutan dengan kerbau dan sapi yang berkubang di kali untuk mendapatkan air," katanya.

Meski tidak memenuhi standar kesehatan, namun masyarakat tetap memanfaatkannya karena tidak punya pilihan lagi.

"Kalau di beberapa tempat, konsumsi air kali itu barang biasa karena mereka punya teknologi penyulingan air. Untuk kita di sini, palingan masak sampai mendidih baru minum, namun tidak menghilangkan kotoran dan warnanya," katanya.

Dala mengungkapkan sebelumnya sudah ada proyek air bersih dari pemerintah setempat untuk penduduk di tiga desa itu, namun proyek itu hanya membangun jaringan perpipaan dan tidak mengalirkan air.

Anggota DPRD Ende Yustinus Sani mengatakan untuk mengatasi kondisi kesulitan air yang dialami tiga desa itu, tidak bisa hanya mengandalkan APBD setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT mesti mengajukan proyek air baku untuk masyarakat pedesaan.(*)

Read More »»

7.16.2010

Hatta: Tidak Ada Pencurian Uranium di Papua

.
0 komentar

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa tidak ada pencurian uranium oleh perusahaan pertambangan asing pemegang kontrak karya di wilayah Papua.

"Tidak ada pencurian uranium di sana (Papua), saya tidak tahu berita itu dari mana," kata Hatta Rajasa di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat.

Hatta mengakui bahwa Indonesia memiliki kandungan uranium namun pihaknya tidak menemukan adanya pencurian oleh pihak asing.
"Dalam mineral/bahan galian terdapat berbagai unsur kimia ada di situ, tinggal seberapa besar," katanya.

Ia mencontohkan, pasir timah timah yang dieksplorasi di Bangka juga memiliki kandungan bahan radioaktif.

Hatta juga mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan apa pun terkait dengan adanya berita pencurian uranium yang dituduhkan ke PT Freeport Indonesia di Papua itu.

"Kita tidak melakukan tindakan karena memang tidak ada pencurian," katanya.

Sementara itu mengenai harga cabe yang memberi kontribusi besar terhadap inflasi, Hatta mengatakan, faktor cuaca atau iklim yang tidak lazim menyebabkan harga cabe meningkat.

"Sekarang kemarau tapi masih hujan, itu mengganggu produksi cabe, kita himbau supaya konsumsinya ditahan," katanya.

Ia menyebutkan, pemerintah dan BI menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang terkendali sehingga tidak mengganggu perekonomian nasional.

Read More »»

7.13.2010

Polda Metro Gelar Operasi Patuh Jaya 2010

.
0 komentar

Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Metro Jakarta akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2010 guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Rabu pagi, operasi tersebut adalah berdasarkan Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No Pol:STR/544/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2010.

Pelaksanaan operasi dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, atau tepatnya sejak tanggal 15 Juli hingga 28 Juli 2010.Sedangkan target operasi adalah memberikan fokus kepada para pemakai jalan yang melanggar peraturan lalu lintas.

Bagi para pelanggar tersebut, petugas kepolisian lalu lintas akan langsung segera memberikan surat bukti pelanggaran (tilang).

Selain menegakkan hukum, sasaran Operasi Patuh Jaya adalah untuk melancarkan lalu lintas di berbagai lokasi yang rawan kemacetan.

TMC mengemukakan, penilangan dilakukan karena konsentrasi dari operasi itu adalah untuk menegakkan hukum.

Hal tersebut berbeda dengan operasi sebelumnya, yaitu Operasi Simpatik, yang lebih menekankan kepada upaya persuasif.

Sementara kepada para pelaku pelanggaran akan ditindak dengan menggunakan tilang "alternatif 3", yaitu akan diberi lembar tilang berwarna merah berarti pelanggar harus mengikuti sidang di Pengadilan Negeri sesuai yang tertera pada surat tilang.
(M040/A024)

Read More »»

7.11.2010

Kemacetan Warnai Hari Pertama Sekolah, Banyak Siswa Terlambat

.
0 komentar

Jakarta (ANTARA News) - Kemacetan lalu lintas mewarnai Jakarta pada hari pertama para murid masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2010/2011, sehingga tidak sedikit yang terpaksa terlambat masuk.

"Saya sudah berangkat dari rumah sekitar 45 menit sebelum jam masuk, tapi masih terlambat juga karena macet di mana-mana," kata seorang siswa SMAN yang sekolahnya terletak di kawasan Kemanggisan, Muhammad Rizal, Senin.

Di kawasan sekolahnya yang terletak di Kompleks Pajak memang terdapat tiga sekolah yang saling berdampingan dan ketiganya merupakan sekolah favorit di Jakarta Barat. Ketiga sekolah itu adalah SD Bhakti, SMPN 111, serta SMAN 78.
Akibat berdampingannya ketiga sekolah itu, maka , sepeda motor dan mobil menumpuk di sekitar sekolah yang membawa murid-murid sekolah.

Kondisi tersebut bertambah parah mengingat trotoar yang seharusnya berfungsi untuk pejalan kaki, justru diisi oleh para pedagang makanan dan minuman.

Situasi bertambah parah mengingat banyak mobil dan motor yang parkir di tepi jalan sehingga membuat jalan yang sudah sempit menjadi sempit lagi, karena hanya mampu dilalui satu kendaraan.

Padahal, puluhan petugas keamanan sudah mengatur jalan raya sekitar tiga sekolah tersebut menjadi satu jalur.

Namun demikian, pengaturan arus lalu lintas menjadi satu arah tersebut tidak mampu menampung arus kendaraan yang melalui jalan sekitar sekolah tersebut.

"Biasanya memang begini Pak kalau tahun ajaran baru dimulai karena banyak orang tua yang ingin mengantarkan anak sekolahnya pada hari pertama. Memasuki hari ketiga atau keempat biasanya kepadatan tidak terjadi lagi seperti sekarang ini," kata seorang petugas keamanan, Farid yang ikut sibuk mengatur arus lalu lintas.

Menurut Farid , pada pagi hari saat sekolah, ruas jalan yang ada di sekitar tiga sekolah tersebut memang diatur menjadi satu arah, karena memang jalan yang ada sempit.

Seorang ibu yang putrinya masuk kelas 1 di SD Bhakti,Ratna Sari mengatakan dirinya akan mengantar putrinya sekolah pada hari pertama dan diharapkan pada hari selanjutnya sudah tidak lagi.

"Anak saya perlu penyesuaian dan belum tahu kelasnya di mana, sehingga saya harus ikut mencari. Nanti kalau sudah tahu kelasnya anak saya akan pergi menggunakan ojek saja," kata Ratna Sari . (A025/K004)

Read More »»

7.09.2010

Kapal Yayasan Anak Kadhafi ke Gaza

.
0 komentar

Lavrio, Yunani (ANTARA News) - Sebuah kapal yang membawa bantuan untuk Palestina akan berangkat ke Gaza Sabtu pagi, hanya sebulan lebih setelah serangan mematikan oleh Israel terhadap konvoi kapal bantuan Mavi Marmara.

Yayasan itu dipimpin oleh putra pemimpin Libia, Saif al-Islam Kadhafi, yang mengatakan akan membawa sekitar 2.000 ton pangan dan obat serta telah mengikuti aturan internasional.

Sembilan aktivis pro-Palestina tewas pada Mei lalu ketika marinir Israel menyerang kapal bantuan Turki yang memimpin konvoi menuju Gaza, yang memancing kecaman internasional, krisis dalam hubungan Israel-Turki dan kecaman dari Dewan Keamanan PBB.Israel mengatakan, pasukan khususnya telah diserang dengan pisau dan tongkat ketika mereka naik kapal itu dan mereka bertindak untuk pertahanan diri.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa," kata Yusuf Sawani, Direktur Eksekutif Yayasan Amal dan Pembangunan Internasional Kadhafi, yang mengorganisir lawatan bantuan itu.

"Kami mengharapkan semuanya akan berjalan lancar," katanya pada wartawan Jumat di atas kapal Amalthea yang dinamai kembali Hope untuk perjalanan itu.

Sepuluh pendukung yayasan amal itu akan naik kapal tersebut, dan juga 12 awak kapal, kata Sawani di pelabuhan Lavrio di Yunani tenggara. Para aktivis itu sebagian besar warga Libia, satu Nigeria dan satu Maroko. Para awaknya termasuk orang Kuba, Haiti, Suriah dan India.

"Kami akan berusaha untuk menjelaskan pada pihak lain bahwa kami hanya akan membantu orang, kami tidak memiliki sesuatu di kapal kecuali beras, minyak, tomat dan terigu, itulah semua yang kami miliki, kami tidak mempunyai senjata," kata Fabdalraof, insinyur Libia yang akan mengambil bagian dalam perjalanan itu.

Israel telah mengatakan, blokadenya penting untuk menghentikan senjata dan material yang mereka khawatirkan dapat digunakan untuk tujuan militer dapat mencapai penguasa Islam Hamas di Gaza.

Segera setelah serangannya terhadap kapal bantuan dan teriakan internasional yang diakibatkannya, Israel mengumumkan langkah-langkah untuk melonggarkan blokade atas wilayah kantung itu dan membentuk penyelidikan terhadap insiden tersebut.

Sawani menyatakan, ia mengharapkan untuk berlayar Jumat atau Sabtu pagi dan memperkirakan perjalanan itu akan membutuhkan waktu 70-80 jam.(S008/M043)

Read More »»

7.08.2010

Warga Keberatan Satpol PP Dipersenjatai

.
0 komentar

Bogor (ANTARA News) - Rencana pemerintah mempersenjatai Satpol PP perlu dipikirkan secara matang karena akan membawa risiko yang sangat besar, kata pimpinan Yayasan Ar-Rahman Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cecep Sayeful Rijal, Jumat.

Dalam perbincangan dengan ANTARA di Bogor Cecep Syaeful Rijal mengemukakan, Satpol PP tidak perlu dipersenjatai. Penggunaan senjata akan menjadikan korps penegak Perda tersebut semakin "garang" dan dimusuhi masyarakat.

"Rencana mempersenjatai Satpol PP merupakan gagasan yang kurang bijaksana. Pemerintah perlu belajar dari pengalaman dan melihat fenomena yang ada. Satpol PP dalam banyak kasus selalu mengedepankan tindakan yang represif. Kalau dipersenjatai, rakyat akan menjadi korban," papar dia.Cecep lantas merujuk pada kasus terbaru yang melibatkan konfrontasi Satpol PP dengan masyarakat yaitu bentrok penertiban makam Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad atau Mbah Priok di Tanjung Priok Jakarta beberapa bulan lalu.

Kasus yang memakan beberapa korban jiwa tersebut, dipicu oleh tindakan represif Satpol PP, sehingga memancing gelombang perlawanan berantai dari masyarakat.

"Kasus Tanjung Priok menjadi salah satu rekam jejak Sat Pol PP dalam mendekati masyarakat. Kasus-kasus nyaris seryupa banyak ditemukan di daerah. Kalau Satpol PP dipersenjatai, saya kuatir mereka akan semakin sewenang-wenang terhadap masyarakat," ungkapnya.

Pemberian senjata bagi Satpol PP, lanjut Cecep, akan menempatkan korp tersebut sebagai angkatan kelima setelah TNI-Polri. Padahal Sat Pol PP dibentuk sebagai pamong saja, guna menjalankan Perda dan mengayomi masyarakat.

Hal senada diutarakan oleh pimpinan Pesantren Al-Fatah Ciomas, Kabupaten Bogor, KH Saeful Millah. Hematnya, Sat Pol PP tidak perlu dipersenjatai, karena akan semakin membuat korp tersebut dibenci oleh masyarakat.

"Citra Sat Pol PP sejauh ini sangat buruk karena tindakannya yang represif saat bertugas. Kalau dipersenjatai akan membuat Sat Pol PP semakin garang dan represeif dalam bertugas," tegas Saeful.

Menurut Saeful, jika Sat Pol PP dipersenjatai, ia khawatir, para anggota korp tersebut semakin beringas, sehingga memakan korban lebih banyak dari masyarakat sipil yang tidak berdosa.

"Pemerintah harus bijaksana dalam mengambil sebuah kebijakan. Perlu dikaji secara matang dan mendalam, agar tidak menimbulkan persoalan lebih kompleks di kemudian hari," imbuh Saeful.

Firdaus, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), menambahkan, pemberian senjata bagi Sat Pol PP tidak menyelesaikan masalah yang selama ini mereka hadapi di lapangan. Hal tersebut justru akan mendatangkan masalah baru yang jauh lebih besar.

"Jangan mengatasi sebuah masalah dengan mendatangkan masalah baru. Tujuan melindungi anggota Satpol PP dengan senjata akan memakan korban di pihak masyarakat," terangnya.

Dia melanjutkan, persoalan yang dihadapi Satpol PP sejauh ini di lapangan dapat diatasi dengan cara membangun pendekatan yang lebih persuasif dan humanis.

"Ancaman yang dihadapi Satpol PP dalam bertugas tidak perlu diatasi dengan senjata, namun cukup dengan penguatan kapasitas. Satpol PP perlu diajari bagaimana teknik melakukan pendekatan ke masyarakat secara persuasif," katanya.

Read More »»

7.07.2010

KPU: Tak Ada Alasan Tunda Pilkada Bonbol

.
0 komentar

Gorontalo (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menilai tidak ada alasan yang kuat untuk penundaan tahapan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bone Bolango (Bonbol).

Pernyataan itu dikemukakan Verrianto Madjowa, anggota KPU provinsi Gorontalo, terkait dengan adanya desakan dari pihak Zainal abdi Ilolu- Agussalam Mooduto, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dinyatakan gugur pada tahapan pendaftaran.

"Tahapan Pilkada yang sudah dilaksanakan KPU Bonbol sudah benar, itu juga berdasarkan arahan dari KPU RI di Jakarta," kata dia, Kamis.Dia menambahkan, putusan Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Manado, yang memenangkan gugatan pihak Zainal Abdi Ilolu- Agussalam Mooduto terhadap KPU Bonbol, juga dinilainya tidak cukup kuat dijadikan dalih penundaan Pilkada di wilayah itu.

"KPU Bonbol tengah mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut," katanya.

Lagi pula, tambahnya, dalam putusan PTUN tersebut dinyatakan bahwa pasangan Zainal ?Agussalam, bisa mengikuti tahapan Pilkada sepanjang memenuhi syarat, hal ini menurutnya yang tidak dapat dipenuhi oleh pasangan kandidat tersebut.

Pasangan tersebut, sebelumnya telah dinyatakan gugur pada tahapan pendaftaran, karena berkas administrasi, melewati batas waktu yang telah ditentukan KPU.

Hingga saat ini, tim pendukung pasangan Zainal-Agussalam tetap meminta tahapan pilkada di Bone Bolango, yang saat ini telah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, agar ditunda. Mereka juga telah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa, baik di kantor KPU Bonbol, maupun di DPRD setempat.

Pilkada di wilayah itu, digelar ada senin (5/7) yang lalu, dan diikuti oleh lima pasagan kandidat usungan partai politik, dan satu pasangan kandidat dari jalur independen.

Read More »»

7.06.2010

Penjualan Chip Komputer Seluruh Dunia Naik Tajam

.
0 komentar

Washington (ANTARA News/AFP) - Penjualan semikonduktor di seluruh dunia meningkat 47,6 persen pada Mei dari setahun lalu dan 4,5 persen lebih tinggi dari bulan sebelumnya, Asosiasi Industri Semikonduktor (SIA) mengatakan Selasa.

SIA mengatakan penjualan global chip komputer mencapai 24,7 miliar dolar pada Mei dibandingkan dengan 16,7 miliar dolar pada Mei 2009 dan 23,6 miliar dolar pada April.

"Penjualan global semikonduktor Mei mencapai titik tertinggi baru dan tetap pada langkah untuk mencapai perkiraan pertumbuhan SIA dari 28,4 persen menjadi 290,5 miliar dolar pada 2010," kata Presiden SIA George Scalise dalam sebuah pernyataan."Penjualan chip telah didukung oleh kekuatan dalam penjualan komputer pribadi, telepon seluler, perusahaan teknologi informasi, industri aplikasi, dan otomotif," ujar Scalise.

"Pasar berkembang, termasuk China dan India, yang memicu penjualan produk komputer dan komunikasi," katanya.

"Permintaan dari perusahaan teknologi informasi dan sektor industri mendorong keluar siklus penggantian selama resesi ekonomi global mulai kembali," tambahnya.

Scalise mencatat bahwa tingkat pertumbuhan kuat pada tahun-ke-tahun "menggarisbawahi kondisi pasar semester pertama tahun 2009 sangat tertekan".

"Ke depan, pada perbandingan pertumbuhan tahun-ke-tahun akan mencerminkankan pemulihan industri yang memperoleh momentum pada paruh kedua tahun lalu," kata dia.

Penjualan semikonduktor di Amerika naik 52,9 persen pada Mei dari setahun lalu dan 8,2 persen lebih tinggi dari pada April. Penjualan chip di wilayah Asia-Pasifik pada Mei naik 50,9 persen dibanding tahun lalu dan 5,0 persen lebih tinggi daripada April. (*)

Read More »»