Inspektorat Harus Ambil Pelajaran dari Pernyataan BPK

Semarang (ANTARA News) - Anggota DPRD Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih mengatakan, pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menganggap Pemerintah Provinsi Jateng tak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena adanya temuan berulang pada laporan keuangan Pemprov seharusnya menjadi pelajaran bagi Inspektorat Provinsi Jateng.

"Sebelum diperiksa BPK, pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Jateng. Kenyataannya, BPK masih saja menjumpai adanya temuan berulang," ujarnya.

Hal itu, katanya, mencerminkan bahwa saran-saran yang diberikan oleh BPK belum sepenuhnya mendapat perhatian pihak Pemrov Jateng.

"Pernyataan BPK harus menjadi peringatan bagi Inspektorat," ujar Fikri yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng.

Ia mengatakan, beberapa hal yang ditemukan BPK sangat mendesak, mengingat setiap SKPD mengeluhkan tidak adanya atau sedikitnya tenaga akuntansi. "Sebaiknya, pada rekrutmen CPNS yang akan datang ada tenaga akuntasi di masing-masing SKPD," ujarnya.

Catatan yang diberikan BPK terkait dengan aset pemprov, kata politisi dari PKS, anggota dewan sering mengkritisi inventarisasi aset yang kurang baik. "Beberapa aset tetap pemprov masih ada yang tidak beres. Sehingga inventaris aset pemprov harus ada pembenahan," ujarnya.

Bahkan, kata dia, aset yang berasal dari dinas tertentu yang dieliminir dan diserahkan kepada Pemprov, seperti Dinas Sosial, ternyata di daftar inventaris provinsi beberapa diantaranya tidak ada. "Bisa jadi ada aset yang dialihkan menjadi hak perseorangan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mempertanyakan LHP yang disampaikan BPK kepada dewan, karena dalam paripurna kemarin, para anggota dewan tidak diberi keterangan tertulis mengenai apa saja isi catatan dari BPK atas APBD Jateng 2008. "Kami belum bisa melakukan evaluasi terkait hal tersebut," ujarnya.

"Hari ini secara resmi Fraksi PKS meminta salihan LHP tersebut kepada pimpinan dewan," tegasnya.(*)

Read More »»

Ikapi Harapkan Pemerintah Sediakan Buku Berkualitas

Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mengharapkan dukungan dan perhatian pemerintah terhadap penyediaan buku yang berkualitas.

Perwakilan IKAPI dan Koordinator Acara Pesta Bedah Buku Cecep Abdul Fatah di Jakarta, Senin, mengatakan saat ini dibutuhkan upaya agar penerbit mampu menyediakan buku yang berkualitas dan terjangkau oleh pembeli dengan dukungan dari pemerintah.

"Harapannya pemerintah mampu memberikan dukungan terhadap penerbit yang tergabung dalam IKAPI," ujarnya.

Ia menginginkan langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan mensubsidi produk buku mulai dengan memberikan subsidi harga kertas, tinta, dan alat pendukung produksinya.

"Sehingga dengan adanya subsidi harga tadi, penerbit ketika menetapkan harga buku tidak menjadi mahal dan terjangkau oleh masyarakat," ujarnya

Ia menambahkan, di tengah ketergantungan terhadap pemakaian teknologi, pemerintah tidak perlu takut untuk memberikan dukungan terhadap penyediaan buku karena buku tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Buku memiliki sifat yang berbeda dengan produk-produk lain yaitu tidak memiliki batas kadaluarsa.

"Misal buku yang sudah menjadi `barang lama` di Jakarta, akan menjadi buku baru di daerah karena daerah masih mengalami kesulitan untuk mengadakan buku-buku bagus," ujarnya.

Salah seorang pemerhati buku dan pendiri kelompok AgroMedia Hikmat Kurnia mengatakan pemerintah belum memberikan dukungan terhadap penyediaan buku dan menyayangkan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 yang membuat usaha penerbitan buku pelajaran menjadi dalam posisi yang sulit.

"Yang membuat usaha itu menjadi sulit adalah penerbit hanya diposisikan sebagai lembaga yang bertugas menggandakan buku yang hak ciptanya dimiliki pemerintah," ujarnya dalam siaran pers mengenai Pesta Buku Jakarta 2009.

Menurut dia, pemerintah menganggap kebijakan "Buku Sekolah Elektronik" (BSE) adalah langkah yang mumpuni untuk pengadaan harga buku secara murah tapi tidak memperhatikan dampaknya terhadap 25 persen anggota penerbitan buku sekolah yang berada di Jakarta.

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh usaha penerbitan buku adalah masalah pembajakan buku yang belum tuntas penyelesaiannya.

Bagian Pemasaran Penerbit Republika Arif Budiman, mengatakan pemerintah seharusnya memperhatikan usaha penerbitan buku dengan melindungi dari tindakan pembajakan buku.

"Pembajakan bisa menjadi salah satu faktor yang membuat penjualan buku menurun," ujarnya.

Menurut dia, paling tidak ada tiga pihak yang dirugikan oleh pembajakan buku, yaitu penulis tidak mendapatkan royalti, penerbit mengalami penurunan penjualan, dan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal.(*)

Read More »»

Uskup: Pilih Capres/Cawapres Yang Berintegritas Dan Bermoral

Ambon (ANTARA News) - Uskup Diosis Amboina, Mgr. Petrus Canisius Mandagie menghimbau seluruh komponen masyarakat untuk memilih pasangan calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) yang memiliki integritas dan bermoralitas tinggi untuk membangun bangsa dan negara lima tahun mendatang.

"Jangan beli kucing dalam karung, tetapi pilihkan calon pemimpin yang memiliki integritas untuk membangun bangsa serta bermoralitas dan berakhlak baik," ujar Uskup Mandagie, saat dimintai komentarnya di Ambon, Senin.

Jika proses pemilihan pemimpin bangsa lima tahun mendatang berjalan tanpa moralitas dan integritas bangsa maka hanya akan menghasilkan pemimpin yang berwatak serigala.


"Untuk rakyat yang memiliki hak pilih harus jeli melihat apakah capres dan cawapres yang akan dipilih memiliki moralitas dan integritas pribadi yang baik atau tidak. Jangan asal pilih saja," kata dia.


Serigala melakukan KKN

Menurut Mandagi, banyak politisi dan pemimpin bangsa saat ini yang bersikap seperti "serigala" karena mementingkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan orang lain. "Akibatnya banyak yang korupsi, kolusi dan nepotisme," tandasnya.

Moralitas, menurutnya adalah satu kepribadian yang utuh mencakup tabiat dan tingkah laku dengan unsur terpenting adalah kejujuran.

Pemilihan Presiden, kata Mandagi, adalah jejak langkah dari partai politik, politisi, calon presiden dan calon wakil presidennya serta para penyelenggaranya.

"Silahkan masyarakat menilai dan memilih dari tiga pasangan calon ini mana yang terbaik karena ketiganya pernah menjadi pemimpin bangsa. Mana yang janji tinggal janji, bilang bagus padahal kenyataannya tidak," tutur Mandagi.

Ia berharap KPU di semua tingkatan sebagai lembaga penyelenggara pesta demokrasi di tanah air harus benar-benar menjaga netralitasnya, berdiri di atas semua kepentingan bangsa dan tidak memihak kepada salah satu pasangan kandidat. Begitu pun Panwaslu juga dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan benar, sehingga proses suksesi ini dapat menjadi pendidikan politik yang baik dan bermartabat bagi masyarakat, sekaligus menentukan langkah serta kemajuan bangsa dan negara lima tahun mendatang.(*)

Read More »»

Gempa 5,1 SR Guncang Perairan Tual, Maluku

Jakarta (ANTARA News) - Gempa berkekuatan 5,1 Skala Richter(SR) mengguncang perairan Tual, Maluku pada Senin pukul 00.41 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan pusat gempa pada kedalaman 10 kilometer, dan berada pada 4,91 Lintang Selatan, 133,50 Bujur Timur.

Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Lokasi pusat gempa berjarak 117 kilometer timur laut Tual, Maluku, 141 kilometer barat daya Kaimana, Pupua Barat, 256 Kilometer tenggara Fakfak, Papua Barat, 280 Kilometer barat daya, Nabire, Papua.(*)

Read More »»

SBY Nilai Tuduhan Terhadap Boediono Langgar Etika

Balikpapan (ANTARA News) - Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan tuduhan Jusuf Kalla kepada Boediono yang dianggap menghambat pembangunan proyek listrik 10.000 MW.

"Yang saya prihatin adalah ketika ada saran dari menteri-menteri tertentu, pendapatnya dianggap salah atau lalai kemudian dibuka ke publik. Ini tidak boleh terjadi. Ini etika dalam pemerintahan. Kalau menteri menyarankan A bukan berarti dia takut tapi ada landasannya," kata SBY dalam orasi kampanyenya di Dome Convention Center Balikpapan, Minggu.

SBY mengatakan tidak benar kalau Boediono yang waktu itu masih menjabat sebagai Menko Perekonomian menghambat atau merintangi dalam keputusan pembangunan proyek listrik 10.000 MW.

SBY menjelaskan, setelah dirinya memutuskan untuk membangun proyek listrik itu, maka diundanglah sejumlah investor asing untuk bermitra dengan perusahaan listrik swasta nasional.

Dalam perkembangannya, mitra-mitra dari luar negeri meminta garansi atau jaminan pemerintah yang sebelumnya tidak diketahui Boediono sebagai Menko Perekonomian dan dan Sri Mulyani sebagai Menkeu.

"Ketika itu terjadi para menteri meminta penjelasan saya, apakah tepat negara menjamin proyek-proyek swasta seperti itu, bagaimana kalau gagal dan swastanya tidak bisa jalankan tugasnya. Saya lalu ambil keputusan untuk diberikan garansi penuh, itu prosesnya," kata SBY.

Dengan peristiwa yang sebenarnya seperti itu, menurut SBY tidaklah tepat proses pengambilan keputusan itu menjadi senjata untuk menyerang, mendiskreditkan, menjelek-jelekkan karakter seorang menteri.

Dikatakan SBY, Boediono dan Sri Mulyani saat proses pengambilan keputusan itu tidak memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis tertentu dan justru mengupayakan agar proyek itu berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan negara.

"Mereka memikirkan supaya tepat untuk rakyat, supaya tidak ada kekeliruan. Intinya sederhana saja menegakkan aturan supaya baik bagi masa depan, baik bagi pemerintahan yang bersih, baik bagi pemberantasan KKN," katanya.

Dikatakan SBY, dari sekian banyak proyek pembangunan yang diputuskannya tidak ada satupun yang berbau KKN karena dijalankan untuk kepentingan negara dan rakyat.

"Silahkan dicek puluhan, ratusan proyek bisnis yang nilainya ratusan triliun. Kami ini bersih sesuai aturan, tidak ada kolusi, nepotisme, dan tidak melanggar aturan sehingga memberikan tradisi bagi negara ini bahwa semua keputusan diambil secara benar," katanya.(*)

Read More »»

Tim SBY-Boediono Targetkan 60 Persen Suara

Sumenep (ANTARA) - Tim Kampanye Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menargetkan meraih 60 persen suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009.

Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono di Sumenep, Unais Ali Hisyam, Sabtu, menjelaskan, semua elemen pendukung SBY-Boediono di Sumenep solid dan siap memenangkan kandidatnya dalam pilpres.

"Kami menargetkan meraih 60 persen suara dari jumlah pemilih tetap di Sumenep sebanyak 878.620 orang," katanya di Sumenep.

Ia optimistis meraih 60 persen, bahkan lebih, karena 15 partai politik (parpol) pendukung SBY-Boediono di Sumenep solid dan siap bekerja maksimal menggalang suara.

"Apalagi, kami memang ingin menang pilpres dalam satu putaran saja. Artinya, kami bersama elemen pendukung SBY-Boediono di luar parpol, akan bekerja keras untuk mencari dukungan suara," katanya mengungkapkan.

Untuk sementara, kata Unais yang Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PK) Sumenep ini, pihaknya mengantongi modal suara sebanyak 373.744 suara yang merupakan gabungan suara 15 parpol pada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten, beberapa waktu lalu.

"Kami memang memiliki modal suara paling banyak dibandingkan kandidat pilpres lainnya. Tapi, bukan berarti kami akan terlena dalam menghadapi pilpres. Kami sudah instruksikan pimpinan dan kader 15 parpol jangan terlalu percaya diri menjelang pelaksanaan pilpres," katanya.

Unais juga menjelaskan, konsolidasi intensif di internal 15 parpol merupakan sebuah kewajiban, untuk memastikan tidak ada pembelotan.

"Alhamdulillah, kami belum melihat adanya upaya pembelotan di internal 15 parpol pendukung SBY-Boediono di Sumenep. Kami sudah solid untuk berjuang bersama memenangkan SBY-Boediono," katanya menegaskan.(*)

Read More »»

Michael Jackson Meninggal Dunia

Los Angeles (ANTARA/Reuters) - Michael Jackson, mantan bintang cilik yang menanjak menjadi Raja Pop dunia yang selama beberapa dekade mengguncang dunia dengan lagu-lagu berirama ceria penuh tarian, meninggal dunia Kamis waktu AS (Jumat dini hari WIB) di usia ke-50, demikian Los Angeles Times seperti dikutip Reuters.

"Raja Pop Michael Jackson diumumkan meninggal dunia oleh para dokter sore ini setelah tiba di satu rumah sakit dalam keadaan koma berat, demikian pihak berwenang di kota ini kepada The Times," begitu bunyi laporan koran tersebut dalam lamannya.

Jackson didapati menderita sakit di rumahnya dan didiagnosis tidak bernafas oleh para medis yang segera membawanya ke satu rumah sakit.

Laporan surat kabar Los Angeles ini datang beberapa saat setelah berita pertama tentang kematian Jackson dilaporkan oleh laman TMZ entertainment yang menyatakan penyanyi legendaris itu terkena serangan jantung. Belum ada keterangan resmi dari juru bicara Jackson.

Dikenal sebagai Raja Pop karena lagu-lagunya seperti "Thriller" dan "Billie Jean," eksistensi dramatikal Jackson dan tarian inovatifnya telah ditiru oleh para penggemarnya di seluruh dunia.

Gayanya bersarung tangan putih satu, membuatnya dikritik banyak kalangan dan mendapatkan julukan "Wacko Jacko."

Jackson yang hidup sebagai layaknya pertapa sejati sejak dibebaskan dari tuduhan pelecehan seksual terhadap anak pada 2005, dijadwalkan akan meluncurkan tur kembalinya ke dunia pop di London bulan depan.

Dalam laporannya, TMZ melaporkan bahwa Jackson terkena serangan jantung Kamis sore di rumahnya di Holmby Hills dimana paramedis tidak mampu menolongnya. "Kami diberitahu ketika paramedis mendapati Jackson berhenti denyut jantungnya dan tidak pernah lagi bernafas."

Sebelumnya, Los Angeles Times melaporkan bahwa penyanyi telah dilarikan ke satu rumah sakit di Los Angeles oleh bagian paramedis gawat darurat . Koran ini melaporkan bahwa paramedis memberikan pernafasan buatan kepada penyanyi itu di rumahnya sebelum dibawa ke Rumah Sakit UCLA Medical Center.

Konser Lagi

Jackson sebenarnya akan memulai rangkaian konsernya di London pada 13 Juli sampai Maret 2010. Sang penyanyi telah berlatig di kawasan Los Angeles dalam dua bulan terakhir ini.

Tiket pentasnya untuk konser London 50 terjual dalam hitungan menit bulan Maret lalu.

Rekor perjualan albumnya selama dia hidup yang diyakini mencapai 750 juta kopi ditambah 13 penghargaan Grammy Awards yang dia peroleh, telah membuatnya menjadi salah satu selebritis paling sukses sepanjang masa.

Sudah ada kekhawatiran tentang kondisi kesehatan Jackson dalam beberapa tahun terakhir namun promotor konser di London, AEG Live, Maret lalu menegaskan bahwa Jackson telah lolos menjalani pemeriksaan kesehatan fisik selam 4,5 jam dari para dokter.

Warga kota New York dan para turis di alun-alun kota itu di Times Square mengaku terkejut dengan berita kematian Jackson ini.

"Saya bingung mau ngomong apa. Sedih, benar benar sedih," aku Nicole Smith, mahasiswa berumur 18 tahun dari Brooklyn, New York, di Times Square. "Ibuku adalah penggemarnya. Saya menyukai musiknya."

"Saya terkejut. Saya kira orang berbohong pada saya saat pertamakali aku dengar berita itu. Saya penggemarnya sejak dia penyanyi cilik sampai kemudian dia menjadi aneh," kata Sue Sheider (51), seorang guru dari Long Island, New York.

Jackson lahir pada 29 Agustus 1958, di Gary, Indiana, dan merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara.

Bersama lima saudara lelakinya dalam Five Jackson -- Jackie, Tito, Jermaine, Marlon dan Michael -- dia tampil bersama pertamakali dalam acara pencarian bibit saat usianya masih 6 tahun.

Grup ini menapaki karirnya dengan anugerah pertamanya dan kemudian menjadi grup band terlaris dengan nama baru The Jackson Five, lalu The Jackson 5.

Jackson menciptakan album solo pertamanya pada 1972 dan merilis "Thriller" pada1982, yang tujuh lagunya termasuk dalam 10 tangga lagu terpopuler. Album ini terjual 21 juta kopi di AS dam sekurang-kurangnya 27 juta di seluruh dunia.

Tahun berikutnya, dia memperkenalkan tarian "moonwalk" selagi pentas "Billie Jean" di panggung khusus NBC.

Pada 1994, Jackson menikahi anak perempuan satu-satunya Elvis Presley, Lisa Marie, namun pernikahan ini berakhir dengan perceraian pada 1996. Di tahun yang sama, Jackson menikahi Debbie Rowe dan mempunyai dua anak (diantaranya satu anak angkat) sebelum kemudian berpisah pada 1999. Pasangan ini tidak pernah hidup bersama.

Jackson memiliki tiga anak yang dinamainya Prince Michael I, Paris Michael dan Prince Michael II yang dikenal publik setelah sang ayah mengenalkannya di balkon sebuah hotel dengan cara mengayun-ayunkannya sehingga dikritik banyak orang. (*)

Read More »»

Kejaksaan Akan Lawan Putusan Pembebasan Prita

Serang (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten akan memerintahkan Kejari Tangerang untuk melakukan perlawanan hukum (verset) atas putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang membatalkan dakwaan jaksa terhadap terdakwa Prita Mulyasari.

"Saya akan perintahkan untuk melakukan verset terhadap putusan hakim yang membebaskan Prita," kata Kajati Banten Dondy Sudirman di Serang, Kamis.

Ia mengatakan langkah hukum tersebut akan dilakukan pihak kejaksaan, setelah petikan putusan PN Tangerang diterima pihaknya.


"Kalau petikan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang sudah kami terima, kami akan menginstruksikan agar jaksa yang menangani Prita melakukan verset," katanya.

Dondy mengatakan langkah PN Tangerang yang dalam putusan selanya membebaskan Prita Mulyasari dengan alasan Prita tidak bisa dijerat dengan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah salah.

"UU ITE sudah bisa digunakan sejak diundangkan, bukan dua tahun lagi," katanya.

Oleh karena itu, dakwaan JPU terhadap Prita dengan dasar pasal 45 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah memiliki substansi dan dasar hukum yang jelas.

Ia kembali menegaskan pasal-pasal dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 semua sudah berlaku sejak ditetapkan pada 21 April 2008.

"Kecuali ada enam pasal yang belum bisa digunakan, dan pasal-pasal tersebut masih menunggu penetapan lebih lanjut," katanya, tanpa menyebutkan pasal berapa saja yang belum bisa diterapkan itu.

PN Tangerang, Banten, Kamis membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Prita Mulyasari (32) yang dibuat berdasarkan UU ITE.

Alasan hakim PN Tangerang membatalkan dakwaan tersebut karena UU ITE baru bisa digunakan dua tahun lagi, yakni pada 21 April 2010. Artinya, Prita tidak bisa dijerat dengan UU ITE.(*)

Read More »»

Kurs Valuta Utama Terhadap Euro di London

London (ANTARA News/Reuters) - Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap euro di London, Selasa 2100 GMT (Rabu 0400 WIB), sebagai berikut:

Akhir Tinggi Rendah

US Dollar 1.4076 1.4106 1.3829

Japanese Yen 134.03 134.37 131.43

British Pound 0.8555 0.8604 0.8477

Swiss Franc 1.5014 1.5061 1.5014

Danish Crown 7.4437 7.4444 7.4435

Greek Drachma - - -

Norwegian Crown 9.114 9.1495 9.07

Swedish Crown 11.1285 11.156 11.084

Australian Dollar 1.7725 1.7829 1.7606

Canadian Dollar 1.6187 1.6241 1.5971

Hong Kong Dollar 10.909 10.9322 10.7204

Russian Rouble 44.058 44.133 43.414

Singapore Dollar 2.0442 2.0504 2.0212 (*)

Read More »»

Buyung: KPK Nanti Harus Dibubarkan

Jakarta (ANTARA News) - Advokat senior Adnan Buyung Nasution mengatakan, suatu saat nanti apabila polisi dan kejaksaan sudah berfungsi efektif, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti dibubarkan.

"Dalam benak saya, KPK tidak selamanya harus ada. Lembaga ini hanya diperlukan sebagai trigger (pemicu) supaya aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan bergerak," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut salah seorang yang ikut merumuskan UU KPK ini, kehadiran KPK di awal pendiriannya diharapkan bisa memunculkan "persaingan" dengan penegak hukum lain.


"Apabila dalam persaingan, polisi dan kejaksaan sudah berfungsi baik, maka KPK mesti dibubarkan," kata pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Dia mencontohkan Hongkong yang menghapus lembaga serupa KPK setelah beroperasi 20 tahun karena aparat hukum lain sudah berfungsi baik dan efektif.

Buyung tidak menafikan kelompok tertentu yang ingin melemahkan peran KPK, dengan menggerogoti dan berupaya menghapuskan KPK.

"Sebagai pendiri KPK, saya akan menjadi pembela KPK kalau hal itu terjadi," katanya.

Menyinggung penyadapan yang dilakukan KPK semasa dipimpin Antasari, Buyung mengatakan hal itu harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa bahwa KPK tidak boleh seenaknya KPK melakukan penyadapan.

"Di negara lain penyadapan tidak boleh. Kita memperbolehkan dalam UU KPK tetapi harus melalui proses saksama, dipelajari, dan harus ada izin dari hakim," katanya.

Karena KPK pimpinan kolektif, seharusnya Antasari tidak bisa leluasa melakukan perintah penyadapan dan mesti didiskusikan dahulu dengan pimpinan KPK lainnya, demikian Buyung.

Buyung mempertanyakan banyaknya kasus yang terkatung-katung di masa kepemimpinan Antasari.

"Namun setelah Antasari tidak menjabat lagi, kasusnya terungkap ke permukaan. Ini pantas dipertanyakan ada apa," katanya.

Di sisi lain, Buyung mengaku tidak setuju dengan usulan pembentukan KPK di seluruh daerah Indonesia karena berbahaya mengingat KPK hanya bekerja sementara. (*)

Read More »»

Irak Minta Ilmuwan-ilmuwannya Pulang

Baghdad (ANTARA News) - Irak, Senin, meminta para imuwannya yang tinggal di luar negeri agar pulang dan menggunakan keahlian mereka untuk membantu membangun kembali ekonomi tanah air mereka setelah beberapa tahun perang.

Reuters melaporkan, selama beberapa dasawarsa Irak telah menggembar-gemborkan diri sebagai salah satu negara dengan penduduk paling terpelajar di Timur Tengah, dan pemerintah telah menghabiskan sejumlah besar uang dari kekayaan minyaknya untuk melatih orang-orangnya yang paling cemerlang, mengirim banyak orang ke luar negeri untuk belajar di berbagai universitas yang bergengsi.

Namun ribuan orang telah melarikan diri sejak terjadi sanksi ekonomi dari PBB dan pertumpahan darah sektarian yang ditimbulkan oleh serangan AS pada 2003. Kekerasan telah menurun di seluruh Irak dalam dua tahun terakhir tapi hanya sekitar 700 guru besar universitas dari semua bidang akademi yang telah kembali.

"Anda, otak Irak, adalah bagian penting dari gerakan jalan kita berada," Sadeq ar-Rikabi, penasehat politik Perdana Menteri Nuri al-Maliki, mengatakan pada awal konferensi tiga hari yang diadakan oleh Kementerian Sains dan Teknologi.

"Kami senang melihat otak itu datang kembali, dan saya mengharapkan kepulangan mereka tidak hanya untuk waktu sebentar."

Pemerintah mengatakan bahwa sebanyak 350.000 orang Irak yang tinggal di luar negeri memiliki gelar universitas. Itu adalah 17 persen dari 2 juta warga Irak yang melarikan diri ke luar negeri dalam beberapa tahun belakangan ini.

Namun banyak dari 200 ilmuwan yang menghadiri pertemuan di Baghdad itu memiliki syarat-sayarat untuk kembali ke negara tempat warga sipil masih tewas setiap hari akibat serangan senjata atau bom.

Mohammed ar-Rubaie, guru besar keahlian teknik genetika di Dublin University, mengatakan ia telah merencanakan untuk melakukan hanya kunjungan singkat.

"Kami tidak ingin kembali (untuk tinggal), tapi ada sejumlah cara," ia mengatakan kepada Reuters. "Para ilmuwan dapat diundang untuk berbagai proyek khusus guna memberikan faedah nasehat dan pengalaman mereka".(*)

Read More »»

Prajurit TNI Tembak Mati Warga Perbatasan RI-PNG

Jayapura (ANTARA News) - Prajurit TNI yang sedang berpatroli menjaga wilayah tapal batas RI dengan Papua Nugini (PNG) pada Senin (22/6) siang sekitar Pkl.14.00 WIT menembak warga Kibai, Disttrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua.

"Prajurit TNI yang sedang berpatroli di wilayah itu menembak warga atas nama Isak Psakor. Kini jenazah korban penembakan itu masih disemayamkan di Kampung Kibai menunggu proses lebih lanjut," kata Pemimpin Gereja Katolik Keerom, Pastor Jhon Jonga,Pr di Arso, ibukota Kabupaten Keerom, Selasa.

Dia mengatakan, berdasarkan pengakuan Anton Psakor, ayah dari korban tertembak, pada Senin (22/6), anaknya Isak Psakor bersama dua saudaranya,Wens Psakor dan John Psakor berjalan kaki dari Kampung Skowt Jauh menuju Kampung Air Asin, Distrik Arso Timur, wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga PNG.

Dalam perjalanan, ketiga anaknya itu berpapasan dengan seekor anjing yang menggonggong mereka dan karena katakutan, mereka bertiga berlari memanjat pohon di tengah hutan rimba Distrik Arso Timur.

Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan pada saat itu juga, Wens dan John melihat saudara mereka Isak Psakor jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi.

Serta-merta, Anton dan John berteriak, "Kami warga kampung Kibai, mengapa tembak saudara kami."

Mendengar teriakan itu, prajurit TNI yang sedang berpatroli di hutan belantera perbatasan RI- PNG berlari meninggalkan mereka.

"Anton dan John turun dari pohon yang mereka panjat lalu berusaha menutupi mayat saudara mereka Isak dengan daun-daun dan selanjutnya berlari menemui orangtua dan sanak saudara menyampaikan peristiwa yang memilukan ini," kata Pastor John Jonga mengutip pernyataan Anton Psakor, ayah almarhum Isak.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol.Inf.Susilo mengakui kalau telah terjadi peristiwa penembakan di wilayah perbatasan RI- PNG dan menewaskan satu orang warga setempat.

"Benar, telah terjadi penembakan oleh prajurit TNI yang bertugas di Pos Bewan, Kabupaten Keerom. Kini peristiwa itu sedang dalam penyelidikan aparat keamanan," katanya.

Hingga berita ini disiarkan, jenazah Isak masih disemayamkan di rumah duka Kampung Kibai untuk proses selanjutnya.(*)

Read More »»

KPK Optimistis Bongkar Korupsi Mobil Pemadam

Jakarta (ANTARA News) - KPK optimistis bisa membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di pusat dan daerah, setelah tertangkapnya Direktur PT Istana Raya (ISR) Hengky Samuel Daud (HSD) yang buron sejak 2006.

Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah di Jakarta Senin mengatakan, dengan tertangkapnya HSD, penyidikan kasus ini semakin mudah dan KPK segera menghitung kerugian negara akibat korupsi itu.

"KPK akan memeriksa HSD untuk mendalami persoalan ini sekaligus mendalami hubungannya dengan tersangka dan saksi lainnya yang telah diperiksa," kata Chandra Hamzah.

Beberapa waktu lalu, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, dengan tertangkapnya HSD, akan memudahkan KPK mendapatkan fakta baru mengenai korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp300 miliar tersebut.

"Pengusutan yang dilakukan KPK akan difokuskan di tingkat pemerintah pusat yakni dengan diterbitkannya sejumlah radiogram," kata Johan Budi.

KPK yang dibantu polisi berhasil menangkap HSD di kediamannya di perumahan elite Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (19/6) malam.

Selama tiga tahun tersebut, KPK terus mencari tahu keberadaan HSD yang diperkirakan tahu banyak soal korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

PT ISR yang dipimpin HSD bersama PT Satal Nusantara ditunjuk menjadi rekanan seluruh kepala daerah untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Depdagri saat itu, Oentarto Sindung Mawardi yang diperintahkan oleh Mendagri untuk menerbitkan radiogram pengadaan mobil pemadam kebakaran kepada para kepala daerah.

Dalam kasus itu KPK juga telah menetapkan tersangka mantan Dirjen Otda Depdagri, dan sejumlah kepala daerah antara lain Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, Walikota Makassar, mantan Gubernur Jawa Barat, mantan Gubernur Riau, dan pemimpin proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Kalimantan Timur.
(*)

Read More »»

Presiden Terpilih Harus Peduli Nasib Buruh

Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih hasil pemilu presiden 8 Juli 2009 mendatang kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rekso Silaban, harus memiliki komitmen yang jelas pada perbaikan nasib buruh.

"Kami berharap, presiden terpilih memiliki komitmen yang jelas terhadap nasib buruh," ungkap Rekso Silaban kepada ANTARA di Jakarta, kemarin.

Ia mengaku, walaupun visi dan misi ketiga capres sudah menyinggung ke masalah buruh, namun belum satu pun capres yang secara spesifik menyinggung masalah kesejahteraan buruh.


"Kami melihat, masalah buruh sudah menjadi salah satu perhatian pada visi dan misi capres, tetapi tidak secara khusus ditegaskan mengenai nasib buruh itu sendiri," katanya.

Buruh sangat mengharapkan adanya ketegasan mengenai perlindungan masa depan (asuransi), kesejahteraan serta masalah buruh kontrak, katanya.

"Respon dan komitmen ketiga capres terkait buruh kontrak yang sangat dinantikan buruh saat ini. Namun, kami belum melihat adanya ketegasan itu pada visi misi capres," ungkap Rekso Silaban yang juga menjabat Komisaris PT Jamsostek tersebut.

Selain nasib buruh, Presiden KSBSI itu juga menilai, capres harus memiliki komitmen tegas untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.

"Capres harus memiliki target lima tahun ke depan yang bisa dicapai untuk menekan angka pengangguran. Jadi, jika terpilih sebagai presiden, sudah ada indikator kuantitif terhadap penurunan angka pengangguran itu," ujarnya.

KSBSI, kata Rekso Silaban tetap memberikan kebebasan kepada buruh untuk menyalurkan hak pilihnya dengan memilih calon presiden yang dianggap memiliki komitmen terhadap kesejahteraan buruh.

"Kami (KSBSI) bukan lembaga politik dan tidak akan terjun ke dalam politik praktis. Namun, kami tetap mengarahkan mereka agar tetap menggunakan hakk pilihnya dengan memberikan kebebasan kepada buruh memilih calon presiden yang mereka anggap punya komitmen terhadap kesejahteraan buruh," ujar Rekso Silaban.

Jumlah buruh saat ini lanjut Presiden KSBSI itu mencapai 102 juta orang, 68 juta di antaranya bekerja pada sektor informal.

"Potensi suara buruh pada pilpres 2009 sangat besar, tinggal bagaimana capres bisa menarik dukungan kepada mereka," kata Presiden KSBSI tersebut.(*)

Read More »»

Komunitas Pengawas Suramadu Dideklarasikan

Bangkalan (ANTARA News) - Komunitas Masyarakat Peduli Suramadu (KoMPas) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu, dideklarasikan sebagai upaya pengawasan terhadap perkembangan pascaoperasional tol Jembatan Suramadu.

Direktur KoMPas, Aliman Haris, di Bangkalan, menjelaskan, jika dalam pengelolaan Jembatan Suramadu ada yang tidak beres dan menyalahi aturan, pihaknya pertama kali melakukan kritikan dan saran terhadap Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

"Kami akan terus memantau perekembangan Suramadu ini pasca
dioperasikannya. Sebab, dalam perkembangannya tidak boleh mengorbankan rakyat kecil," ucapnya.


Menurut Aliman, disamping sebagai pengawas dan evaluasi, pihaknya juga menerima aspirasi dari masyarakat dan akan menyuarakan ide-ide
tersebut. Sebab, terbentuknya KoMPas sendiri juga muncul dari masukan masyarakat. (*)

Read More »»

Prabowo Dikukuhkan Jadi Bapak Nelayan Bergala

Cirebon (ANTARA News) - Cawapres Prabowo Subianto dikukuhkan sebagai Bapak Nelayan Brebes, Tegal, dan Pemalang (Bergala) saat menghadiri pesta laut Kluwut di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Minggu siang.

Pengukuhan itu dilakukan oleh empat DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yaitu Ketua DPC HNSI Kota Tegal Surapto, Ketua DPC HNSI Kabupaten Tegal Warnadi, Ketua DPC HNSI Kabupaten Brebes H Nasikin dan Ketua DPC Kabupaten Pemalang, Rudi Hartono.

Pengukuhan itu ditandai dengan pengalungan sarung warna biru dan topi caping nelayan.


Nasikin berharap pengukuhan tersebut sebagai bukti dukungan kepada Prabowo agar kelak jika menjadi Presiden memperjuangkan nasib nelayan yang selama ini terpinggirkan.

Di hadapan ribuan nelayan, Prabowo mengungkapkan rasa bangga kepada nelayan yang telah berjuang demi kelangsungan hidup keluarganya dan berharap para nelayan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

"Negara kita ini kaya, dengan sumber daya lautan yang luar biasa, tapi semua itu harus mampu dikelola agar tidak dicuri bangsa lain," katanya.

Pada pesta laut itu, katanya, dirinya tidak akan berkampanye memaparkan visi dan misi karena takut "disemprit" Panwaslu.

"Ini bukan acara kampanye tetapi saya hanya menghadiri pesta laut ini, jadi tidak ada pemaparan visi dan misi. Saya taat aturan daripada nanti repot," katanya.

Prabowo kemudian didaulat untuk ikut melarungkan miniatur kapal dan sedekah laut berupa buah-buahan dan kepala kerbau.

Sehari sebelumnya, Cawapres Prabowo Subianto menandatangani tiga kontrak politik dengan petani, nelayan, dan perajin rotan saat kampanye terbuka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gebang, Kabupaten Cirebon.

Kepada nelayan, ia meneken kontrak untuk memperhatikan nasib nelayan, memberikan subsidi solar khusus nelayan, memberikan bantuan pengolahan hasil tangkapan, stabilitas harga ikan, dan kemudahan permodalan.

Saat di Gebang, Prabowo mengatakan, dirinya merupakan satu-satunya cawapres yang berani melakukan kontrak politik dengan rakyat karena ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat.

"Kontrak politik ini merupakan bukti bahwa kami sudah berjanji untuk memenuhi keinginan rakyat," katanya.

Ia mengatakan, petani, nelayan dan industri kecil rotan harus difasilitasi agar mampu mandiri sehingga bisa menyerap jutaan tenaga kerja.

Dalam perjalanan dari Cirebon ke Brebes, beberapa kali Prabowo menyempatkan berkunjung ke pasar tradisional di sepanjang jalur utama pantura. (*)

Read More »»

BEM Didemo Karena Ketuanya jadi Caleg

Pamekasan (ANTARA News) - Puluhan mahasiswa Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Sabtu, menggelar aksi demo memprotes keterlibatan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di kampus itu dalam politik praktis.

Aksi demo yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Forum Koalisi BEM Fakultas Peduli Kampus (FKBPK), digelar di halaman kampus UIM Desa Bettet, Pamekasan.

Para demonstrans membawa berbagai poster dan spanduk yang isinya memprotes tindakan ketua BEM UIM, terlibat politik praktis pada pemilu legislatif 9 April 2009. Para demonstran menilai, keterlibatan ketua BEM UIM, Sahuri, telah menyimpang dari nilai moral mahasiswa dan institusi BEM sebagai agen kontrol dan agen perubahan sosial.

"Tindakan semacam itu sudah menyimpang. Keterlibatan ketua BEM dalam dunia politik praktik hanya akan menjadikan BEM sebagai organisasi yang partisan. Padahal BEM dibentuk agar menjadi organisasi mandiri dan menjadi kontrol sosial dan pemerintah," kata koordinator lapangan (Korlap) aksi, Abdurrahman.

Para demonstrans juga menuntut Sahuri mengundurkan diri jabatannya, sebagai ketua BEM.

Setelah puas berorasi, para demonstran yang merupakan perwakilan dari berbagai berbagai BEM fakultas di Kampus Hijau UIM itu beramai-ramai menuju kantor sekretariat BEM dan melakukan aksi penyegelan, lalu membakar poster dan spanduk yang dibawanya, sebelum akhirnya membubarkan diri.

Mahasiswa juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) segera menjaring bakal calon ketua BEM UIM yang baru, sebagai pengganti ketua BEM periode 2008-2009.

"Ketua BEM yang sekarang ini kan jabatannya juga telah berakhir. Makanya KPUM harus segera menjaring bakal calon ketua BEM yang baru dan segera menggelar pemilihan umum," kata Abdurrahman.

Sementara ketua BEM UIM Pamekasan, Sahuri menyatakan, terlibat dalam dunia politik praktis pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu dengan menjadi calon legislatif salah satu partai politik, karena ia juga merupakan anggota masyarakat yang berhak ikut dalam dunia politik.

Di kampus saya memang mahasiswa dan ketua BEM, tapi di masyarakat saya kan seperti masyarakat pada umumnya yang berhak juga berpolitik," katanya.

Terkait tuntutan mengundurkan diri sebagai ketua BEM, menurut Sahuri hal itu akan dilakukan jika melalui proses yang benar, bukan karena paksaan sebagaimana diinginkan para demonstrans. (*)

Read More »»

KPK Tangkap Buronon Kasus Mobil Damkar

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam menangkap Hengky Samuel Daud buronan Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebarakan di sejumlah daerah di Indonesia

Hengky tiba di gedung KPK Jakarta, sekitar pukul 23.35 wib dengan pengawalan ketat petugas kepolisian dan petugas KPK.

Henky yang menggunakan baju berwarna biru tidak memberikan keterangan sedikit pun kepada para wartawan.

Juru bicara KPK Johan budi membenarkan penangkapan tersebut. "ya kami benar menangkap Hengky Daud malam ini," katanya.

Hengky langsung masuk gedung KPK diapit petugas Brimob dan KPK. Berdasarkan infomrasi, Hengky ditangkap petugas KPK di sebuah rumah di kawasan Pondok Indah.

Henky adalah buronan kasus pengadaan mobil Damkar di seluruh Indonesia. Kasus tersbut telah menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia.

Selain itu, mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Oentarto dalam pemeriksaan mengatakan mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno turut bertangung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.

Henky sadalah rekanan tunggal pengadaan mobil pemadam kebakaran di Indonesia yang diduga merugikan negara puluhan miliar rupiah. (*)

Read More »»

Michelin Investasi 1 Miliar Euro di India

New Delhi (ANTARA News/AFP) - Raksasa produsen ban Perancis Michelin, yang telah mengumumkan rencana untuk melepaskan hampir 1.100 pekerja di Perancis, mungkin akan melakukan investasi lebih dari satu miliar euro (1,39 miliar dolar AS) selama 10 tahun di sebuah pabrik di India, sebuah surat kabar India melaporkan Kamis.

Grup yang menolak untuk mengkonfirmasi jumlah, tetapi memanggil kembali pengumumannya tahun lalu, dimana pihaknya ingin melakukan investasi dalam sebuah pabrik di India.

Economic Times melaporkan mengutip "orang yang terlibat langsung" sebagaimana yang dikatakan bahwa Michelin telah meminta persetujuan pemerintah India untuk mengakuisis 100 persen saham di sebuah perusahaan baru, Michelin Ban India Tamil Nadu, yang dibentuk pada April 2009.

"Perusahaan ini akan membuat usulan unit greenfield, yang akan menyerap investasi senilai 40 miliar rupees dalam tahap pertama berjalan hingga 2016," surat kabar melaporkan.

Michelin, produsen ban terbesar di dunia, telah melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah Tamil Nadu untuk lahan membangun unit manufaktur mendatang, di mana ia dapat membuat antara 1500 dan 2000 pekerjaan, katanya.

"Ia mengumumkan pada 2008 bahwa kami ingin berinvestasi di India untuk membangun sebuah pabrik," kata seorang juru bicara untuk Michelin di Clermont-Ferrand, Perancis, di mana perusahaan tersebut berkantor pusat.

"Bagi kami ini adalah penting untuk hadir di pasar ini."

Tetapi ia mengatakan tidak ada apapun yang belum diselesaikan.

"Tim kami sedang bekerja dengan otoritas negara" dari Tamil Nadu, katanya, menambahkan bahwa "tidak ada tanah telah dibeli." (*)

Read More »»

Pencarian Korban Tambang Batubara Meledak Dihentikan

Sawahlunto (ANTARA News) - Pencarian korban tambang batubara yang meledak di Ngalau Cigak, tepat perbatasan Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) dihentikan, karena dipastikan semua korban sudah dievakuasi.

"Upaya pencarian sudah dihentikan total karena dari data-data korban yang dilaporkan terjebak saat peristiwa sudah dinyatakan terevakuasi. Korban tewas dinyatakan 31 orang," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Sawahlunto Adri Yusman di Sawahlunto, Kamis.

Dia menjelaskan, korban yang dievakuasi hingga hari kedua pasca insiden ledakan gas metan itu, sebanyak 32 orang, satu seorang warga bernama Syaiful selamat . Dia masuk ke lobang tambang setelah ledakan terjadi dan berhasil dievakuasi.

Pada Rabu sore memang diperkirakan satu korban bernama Firman masih berada dalam lobang tambang. Pihak keluarga korban belum melihat dan mengakui jasad seorang korban yang belum teridentifikasi di RSUD Sawahlunto, adalah Firman.

Namun, setelah pukul 23:00 WIB, istri dan keluarga korban kembali dipanggil untuk mengetahui secara jelas, ternyata benar korban tewas belum teridentifikasi adalah Firman.

"Kita memanggil istri korban (Firman) ke RSUD Sawahlunto, akhirnya diketahui ada tanda-tanda di punggung dan baju yang dipakai korban," katanya.

Setelah dipastikan, akhirnya jasad Firman dibawa pihak keluarga ke rumah duka sekitar pukul 23:30 WIB, sehingga evakuasi dinyatakan dihentikan.

Kendati demikian, katanya, saat ini korban yang mengalami luka-luka ringan dan berat masih dirawat di RSUD Sawahlunto.

Insiden ledakan gas metan yang menyebabkan korban jiwa itu terjadi pada (16/6) sekitar 10:00 WIB pada lobang tambang batubara yang dikelola CV.Perdana. (*)

Read More »»

Indonesia Bisa Tekan Utang dengan Tax Base

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia bisa menekan utang luar negeri, di antaranya dengan meningkatkan pendapatan dari tax base (pajak) dan berhemat pada pengeluaran yang tidak perlu.

"Kita dapat meningkatkan tax base dan berhemat, namun semuanya itu menjadi percuma bila birokrasi kita terlalu gemuk," kata Faisal dalam peluncuran buku Cawapres Boediono di Jakarta, Senin.

Menurutnya, jumlah utang Indonesia sekarang tinggal 32 persen dari jumlah utang ketika awal krisis moneter 1998 lalu.

"Itu membuktikan pemerintah sudah mampu mengelola utang, namun jumlahnya harus lebih ditekan," ujarnya.

Utang bagi Indonesia, menurutnya, tidak dapat dihindari karena negara-negara besar juga melakukannya karena ekonomi itu berfluktuasi.

"Karena ekonomi berfluktuasi maka penerimaan suatu negara juga menurun, namun pengeluaran pasti meningkat, disinilah utang dibutuhkan karena tidak mungkin gaji diturunkan dan raskin tidak dibagikan," lanjutnya.

Indonesia, menurutnya, kondisinya lebih stabil dan karena itu jangan sampai terjebak apa yang dinamakan perangkap utang

"Kalau tidak berhutang, saya tidak melihat jalan jangka pendek untuk mengatasinya," ujarnya.

Manakala pendapatan short fall, itulah fungsi dari berutang dan utang dilihat sebagai instrumen fiskal untuk menyelamatkan perekonomian.

Pemerintah yang sekarang, tambahnya, hanya mengelola utang yang diwariskan pemerintahan terdahulu, padahal utang baru dalam pemerintahan juga makin banyak tapi semua itu masih dalam kondisi stabil.
(*)

Read More »»

Prita Tidak Berniat Tuntut Balik RS Omni Internasional

Tangerang (ANTARA News) - Prita Mulyasari (32) mengaku jika masalah hukum yang menimpanya selesai, dia tidak terpikir melakukan tuntutan balik kepada RS Omni Internasional.

"Soal tuntutan balik saya tidak berpikir ke arah situ, saya ingin bebas dari hukum dan kembali hidup normal berkumpul bersama keluarga," katanya saat menunggu sidang di Tangerang, Kamis.

Terkait dengan pencemaran nama baik maupun kerugian selama mendekam dipenjara, Prita menyerahkan persoalan tersebut kepada kuasa hukumnya.

"Saya tidak minta itu dikembalikan dan saya menyerahkan kepada pengacara, saya inginkan kembali menjadi ibu rumah tangga dan menjadi karyawan di tempat saya bekerja," kata Prita.

Ia mengaku dirinya merasa disudutkan dengan proses hukum RS Omni Internasional maupun oleh Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut dia mengatakan "saya harap persoalan antara saya dengan RS Omni dan kejaksaan bisa selesai, karena itu semua pihak harus bisa bekerja sama, jujur dalam memberikan kesaksian dan laporan," ujar Prita.

Ia mengaku sebagai warga negara Indonesia, dirinya berhak mendapatkan perlindungan keamanan, karena merasa di sudutkan dengan proses hukum RS Omni dan Jaksa Penuntun Umum (JPU).

"Saya sudah lelah dengan masalah ini, apalagi dua anak saya tidak ingin ditinggal pergi," katanya.

Sementara itu Kepala Kejari Tangerang Suyono menuturkan dalam sidang ini kedua ini, jaksa penuntut umum Riyadi dan Rahma Utami akan melakukan tugasnya sebagai jaksa di persidangan.

"Sejak awal mereka berdua terlibat dan menguasai kasus ini, pembelaan Prita dan pengacaranya terbuka luas dalam sidang," kata Suyono.

Prita digugat perdata dan pidana setelah membuat email yang mengeluhkan pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutra, Tangerang, Banten.

Putusan pengadilan perdata PN Tangerang pada 11 Mei 2009 mengharuskan Prita membayar Rp314 juta sebagai pengganti materiil dan immateriil.

Ibu dua anak itu masuk lembaga pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei hingga 3 Juni setelah PN Tangerang mengubah statusnya menjadi tahanan kota.

Setelah itu, Prita pada tanggal 4 Juni menjalani sidang pertama sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap manajemen dan paramedis RS Omni Internasional.

Jaksa Penuntut Umum saat sidang pertama menyebutkan Prita telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dr Hengky dan dr Tresda petugas medis RS Omni Internasional sehingga dijerat pasal 310 dan 311 KUHP.

Jaksa juga memasukkan Pasal 27 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.(*)

Read More »»

TNI AL Siap Tempur Pertahankan Ambalat

Manado (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) siap bertempur untuk mempertahankan wilayah Ambalat dari intervensi Malaysia.

Wakasal Laksamana Madya, Moekhlas Sidik, mengemukakan hal itu di Manado, Sabtu, saat meninjau kesiapan pelaksanaan Sail Bunaken 2009.

"Status ambalat saat ini selalu diutak atik Malaysia. Meski begitu, kami menyatakan kalau TNI AL tetap mendukung semua cara pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut," katanya.

Pemerintah Indonesia, jelas Moekhlas, lebih memilih menempuh jalan dialog dan perundingan, untuk membahas persoalan Ambalat daripada berperang.

"TNI AL ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan. kalau disuruh menembak ya ditembak, kalau tidak, ya diam," katanya.

Wakasal memastikan, TNI AL sebagai penjaga laut Indonesia, siap membela kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi mereka tetap ikut aturan mainnya.

Mengenai masalah lainnya, ujar Moekhlas, bukan otoritas TNI AL untuk berbicara, yang paling penting justru adalah bagaimana menjaga perbatasan Indonesia tersebut.

Kasus Ambalat kembali menghangat pekan ini, karena adanya manuver kapal Angkatan Laut Malaysia.

Wakasal berada di Manado dalam rangka simulasi "sailing pass" atau parade kapal, yang diikuti tiga kapal dari Pelabuhan Bitung ke Pelabuhan Manado. (*)

Read More »»

Sidang Perdana Prita Berjalan 22 Menit

Tangerang, (ANTARA News) - Sidang perdana Prita Mulyasari (32), terdakwa kasus pencemaran nama baik terhadap manajemen dan para medis Rumah Sakit (RS) Omni Internasional, Tangerang, Banten hanya berjalan 22 menit di PN Tangerang, Kamis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat Prita ke PN Tangerang, Rahmawati Utami SH menyebutkan Prita telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dr Hengky dan dr Tresda petugas medis RS Omni sehingga dijerat pasal 310 dan 311 KUHP.

Dalam dakwaan dihadapan majelis hakim yang diketuai Karet Tuppu SH, JPU menyebutkan bahwa terdakwa juga melanggar UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elekronika (ITE).

Sidang Perdana Prita Berjalan 22 Menit
Kamis, 4 Juni 2009 11:08 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 103 kali
Tangerang, (ANTARA News) - Sidang perdana Prita Mulyasari (32), terdakwa kasus pencemaran nama baik terhadap manajemen dan para medis Rumah Sakit (RS) Omni Internasional, Tangerang, Banten hanya berjalan 22 menit di PN Tangerang, Kamis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat Prita ke PN Tangerang, Rahmawati Utami SH menyebutkan Prita telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dr Hengky dan dr Tresda petugas medis RS Omni sehingga dijerat pasal 310 dan 311 KUHP.

Dalam dakwaan dihadapan majelis hakim yang diketuai Karet Tuppu SH, JPU menyebutkan bahwa terdakwa juga melanggar UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elekronika (ITE).

Prita Mulyasari, merupakan pasien Rumah Sakit (RS) Omni Internasional, Tangerang, dia mengeluh atas pelayanan RS itu sehingga mengirimkan surat elektronik kepada temannya, namun pihak RS menganggap sebagai pencemaran nama baik.

Prita akhirnya ditahan penyidik di LP Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009, tapi setelah berbagai pihak mendesak termasuk Wapres Jusuf Kalla dan Capres Megawati Soekarnoputri, maka akhirnya dibebaskan secara bersyarat dengan status tahanan kota.

Menurut JPU terdakwa dianggap telah menyebarkan informasi kepada publik melalui surat elektronik bahwa dirinya merasa dibohongi oleh diagnosa dokter RS Omni ketika dirawat di RS tersebut pada 13 Agustus 2008.

Ketika itu, dokter semula memvonis Prita menderita demam berdarah, namun kemudian menyatakan dia terkena virus udara.

Demikian pula dokter telah memberikan berbagai macam suntikan dengan dosis tinggi, sehingga Prita mengalami sesak nafas, dan akhirnya pindah ke rumah sakit lain.

Selama dalam persidangan, Prita didampingi kuasa hukumnya Syamsu Anwar SH. Sidang dimulai pukul 10.05 WIB dan berakhir pukul 10.27 WIB. (*)

Read More »»

Idrus Menikah, Yudhoyono dan Kalla Jadi Saksi

Depok (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis pagi, hadir dan menjadi saksi ijab kabul pernikahan politisi Partai Golkar Idrus Marham di Masjid Kubah Emas, Depok.

Dalam acara itu, Presiden hadir didampingi Ani Yudhoyono, sedangkan Wapres ditemani Mufidah Kalla.

Orang nomor satu dan dua Indonesia yang sedang bersaing demi Pilpres 2009 ini sama-sama menjadi saksi pernikahan Idrus Marham (47) dan Ridho Ekasari (28) yang menikah dengan mas kawin logam emas mulia dan seperangkat alat shalat.


Saat duduk berhadap-hadapan di antara meja di samping kiri-kanan mempelai pria, Yudhoyono dan Kalla saling melempar senyum menggoda Idrus yang akhirnya melepas masa lajang di usia 47 tahun.

Saat Idrus dan mempelai putri menandatangani buku nikah, Presiden kembali menggodanya sambil tersenyum, bahkan bergurau dengan hadirin yang berada di belakangnya. "Akhirnya..," kata Presiden.

Hadir dalam acara akad nikah ini Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Kepala BPN Joyo Winoto, Juru bicara Presiden Andi Malarangeng dan sejumlah anggota DPR RI, termasuk Setya Novanto.

Idrus Marham, politisi senior Partai Golkar kelahiran Makasar 14 Agustus 1962, adalah anggota Komisi II dan menjabat wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Sedangkan mempelai putri kelahiran 26 Agustus 1980. (*)

Read More »»